MUI Selesaikan Audit Lapangan Vaksin Sinovac

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memindahkan boks berisi vaksin COVID-19 Sinovac kiriman dari Bio Farma ke tempat penyimpanan vaksin di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 4 Januari 2021. Jawa Tengah menerima 62.560 dosis vaksin dari total 3 juta dosis vaksin tersebut yang didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia untuk persiapan program vaksinasi tahap pertama dengan rancana pelaksanaan periode Januari - April 2021. ANTARA FOTO/Aji Styawan

    Petugas memindahkan boks berisi vaksin COVID-19 Sinovac kiriman dari Bio Farma ke tempat penyimpanan vaksin di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 4 Januari 2021. Jawa Tengah menerima 62.560 dosis vaksin dari total 3 juta dosis vaksin tersebut yang didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia untuk persiapan program vaksinasi tahap pertama dengan rancana pelaksanaan periode Januari - April 2021. ANTARA FOTO/Aji Styawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin Sinovac, pada Selasa, 5 Januari 2021. Audit terakhir digelar di Lab Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

    "Tim auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin Sinovac, mulai di perusahaan Sinovac di Beijing dan yang terakhir, di Bio Farma Bandung," kata Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam, dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Januari 2021.

    Ini merupakan audit lapangan lanjutan setelah tahun lalu tim dari MUI juga telah berangkat ke Cina, lokasi perusahaan farmasi Sinovac. Asrorun mengatakan pelaksanaan audit lapangan dilanjutkan dengan diskusi pendalaman dengan direksi dan tim. Kegiatan ini berakhir jam 15.45

    "Dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor guna menuntaskan kajian, juga sudah diterima hari ini dari Sinovac, sekira pukul 14.30 WIB via surat elektronik," kata Asrorun.

    ADVERTISEMENT

    Ia mengatakan dalam kesempatan pertama, tim auditor akan merampungkan kajiannya. Dari sana, kajian kemudian akan dilaporkan ke dalam Sidang Komisi Fatwa. Setelah itu, Asrorun mengatakan baru kemudian pembahasan mengenai status kehalalan vaksin akan dibahas.

    "Komisi Fatwa akan melaksanakan Sidang Pleno Komisi untuk membahas aspek syar'i setelah menerima laporan, penjelasan dan pendalaman dengan tim auditor," kata Asrorun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.