Komisi Hukum DPR Sebut Ada 4 PR Utama Buat Kapolri Baru

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pangeran Khairul Saleh, anggota DPR dari Fraksi PAN. Sumber: dpr.go.id

    Pangeran Khairul Saleh, anggota DPR dari Fraksi PAN. Sumber: dpr.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pangeran Khairul Saleh, mengatakan setidaknya ada empat pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis yang segera pensiun. PR ini disebut Pangeran harus diselesaikan untuk terus memperbaiki kinerja Polri.

    "Pertama melanjutkan agenda reformasi Polri untuk meningkatkan profesionalisme Polri dalam menjaga keamanan maupun menegakkan hukum," kata Pangeran saat dihubungi Tempo, Selasa, 5 Januari 2021.

    Reformasi Polri merupakan agenda lama yang terus bergulir dari tiap Kapolri baru. Yang kedua, Pangeran mengatakan PR selanjutnya dari Kapolri baru nanti adalah melaksanakan penegakan HAM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.

    Dua catatan lainnya, menurut Pangeran, adalah terkait dua peristiwa aktual. Pertama adalah kasus terkait dengan kasus terorisme di Sulawesi Tengah.

    ADVERTISEMENT

    "(Kapolri baru harus) dapat menuntaskan perkara tindak pidana pembunuhan satu keluarga di Sigi Sulawesi Tengah oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT)," kata Pangeran.

    Sedangkan yang terakhir, adalah menyelesaikan kasus penembakan yang menewaskan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI). Kasus ini belakangan menarik banyak perhatian, karena adanya dua kronologis yang berbeda, antara dari pihak FPI dengan Polda Metro Jaya yang mengirimkan petugas intai.

    Pangeran mengharapkan siapapun Kapolri yang dipilih oleh Presiden nanti, benar-benar calon terbaik yang dapat meneruskan hal-hal baik oleh Kapolri sebelumnya. Diharapkan ia dapat memperbaiki apa yang menjadi kekurangan sehingga kinerja Polri semakin baik kedepannya dan selalu mendapat kepercayaan oleh masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.