Polri Jaga Ketat Hakim Mahkamah Konstitusi Beserta Keluarga

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 24 November 2020. Sidang tersebut beragendakan perbaikan permohonan. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 24 November 2020. Sidang tersebut beragendakan perbaikan permohonan. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri bakal melakukan pengamanan terhadap seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) beserta keluarga yang menangani sengketa Pilkada 2020.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan, personel pun sampai diturunkan untuk menjaga rumah setiap hakim dan pegawai MK.

    "Jadi segala proses tahapan pilkada ini menjadi bagian yang diamankan Polri, termasuk tahapan sengketa di MK, " ujar Rusdi di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 5 Januari 2021.

    Rusdi mengatakan, penjagaan dilakukan agar hakim dan pegawai MK merasa tenang serta nyaman ketika melaksanakan tugas.

    "Sampai rumah pegawai MK, keluarga hakim, yang mengamankan sidang itu juga kami lakukan pengamanan. Polri jamin keamanan pihak MK, tentu diharapkan sebaik-baiknya, " kata Rusdi.

    MK menerima 135 gugatan hasil Pilkada. Rinciannya, 7 gugatan hasil pemilihan gubernur, 114 gugatan pemilihan bupati, dan 14 gugatan pemikihan wali kota. Ratusan gugatan yang diajukan akan dicatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 18 Januari.

    Kemudian, pada 18-19 Januari, MK akan menyampaikan salinan permohonan kepada KPU dan Bawaslu masing-masing daerah yang digugat.

    Sementara pada 18-20 Januari, pasangan calon pemenang pilkada di daerah yang digugat ke MK, diberi kesempatan mengajukan diri sebagai pihak terkait.

    MK akan memulai sidang pemeriksaan gugatan Pilkada pada tanggal 26 hingga 29 Januari. Sementara putusan hasil gugatan Pilkada digelar pada 19-24 Maret.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.