Ini Daftar 37 Pejabat yang Mengisi Struktur Baru KPK

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA

    Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri hari ini melantik puluhan pejabat untuk mengisi posisi dalam struktur baru komisi antirasuah. Dalam jabatan itu ada pula sejumlah orang yan masih berstatus pelaksana tugas, salah satunya Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

    Kedeputian tersebut dibentuk melalui penerbitan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020. Sempat dikritik karena dianggap bikin KPK gemuk, Perkom itu memuat sejumlah jabatan baru di antaranya Inspektorat hingga staf khusus. Empat nama kedeputian KPK juga diubah, dan ditambah dengan Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Berikut adalah nama-nama pejabat yang dilantik oleh Firli hari ini di KPK.

    1. Deputi Bidang Pencagahan dan Monitoring, Pahala Nainggolan
    2. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Inspektur Jenderal Karyoto
    3. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Herry Muryanto
    4. Inspektur, Subroto
    5. Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi, Eko Marjono
    6. Direktur Manajemen Informasi, Riki Arif Gunawan
    7. Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Tomi Murtomo
    8. Direktur Koordinasi Supervisi I, Brigjen Didik Agung Widjanarko
    9. Direktur Koordinasi Supervisi II, Brigjen Yudhiawan
    10. Direktur Koordinasi Supervisi III, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama
    11. Direktur Koordinasi Supervisi IV, Asep Rahmat Suwandha
    12. Direktur Koordinasi Supervisi V, Budi Waluya
    13. Direktur Antikorupsi Badan Usaha, Aminudin
    14. Direktur Monitoring, Brigjen Agung Yudha Wibowo
    15. Direktur Jejaring Pendidikan, Aida Ratna Zulaiha
    16. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Brigjen Kumbul Kuswidjanto Sudjadi
    17. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Dian Novianthi
    18. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono
    19. Kepala Biro Keuangan, Arif Waluyo
    20. Kepala Bidang Organisasi dan Tata Laksana, Muhammad Ferdiansyah
    21. Kepala Bagian Pemberitaan, Yuyuk Andriati Iskak
    22. Kepala Bagian Litigasi dan Perlindungan Saksi, Efi Laila Kholis
    23. Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan, Airien Marttanti Koesniar
    24. Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi Perkantoran, Sri Sembodo Adi
    25. Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, Hanafi Hari Susanto
    26. Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, Taryanto
    27. Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Ike Dhanik
    28. Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana
    29. Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Syarief Hidayat
    30. Plt Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi, Mungki Hadipratikno
    31. Plt Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Zil Irvan Rusli
    32. Plt Kepala Biro Humas, Yuyuk Andriati Iskak
    33. Plt Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Guntur Kusmeiyano
    34. Plt Kepada Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko, Nurul Huda
    35. Plt Kepala Bidang Perencanaan Strategis, Sonny Hendarson
    36. Plt Kepala Bagian Diseminasi dan Publikasi, Zulkarnain Meinardy
    37. Pelaksana Tugas Sekretaris Inspektorat, Adhi Setyo Tamtomo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.