Dahnil Sebut Masalah Drone Bawah Laut Akan Ditangani Prabowo Bersama TNI

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan mengajak publik tidak berpolemik yang kontraproduktif terkait penemuan drone bawah laut di sekitar Selayar - Sulawesi Selatan. Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Menhan Prabowo Subianto memastikan pertahanan Indonesia dalam kondisi kuat.

    "Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI khususnya Angkatan Laut pasti akan menangani permasalahan tersebut," ujar Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Dilanjut lewat keterangan tertulis, Senin, 4 Januari 2020.

    Saat ini, kata Dahnil, TNI-AL sudah menyatakan bahwa drone yang ditemukan tersebut adalah Sea Glider yang biasa digunakan untuk survei data oseanografi. "Untuk lebih rinci, pihak TNI-AL melalui pusat hidrografi dan oseanografi akan menyelidiki lebih lanjut drone tersebut," ujarnya.

    Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta pemerintah segera mengungkap asal-usul drone bawah laut, yang memasuki perairan Indonesia pada penghujung Desember 2020 tersebut.

    "Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut," ujar Sukamta melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 2 Januari 2021.

    Sukamta mengatakan jika benar benda itu merupakan drone yang dimiliki negara lain, maka pemerintah lewat Kemenhan dan Kemenlu harus melayangkan protes keras. Sebab, drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia.

    Ia khawatir, sudah ada drone lain yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia. "Artinya keamanan nasional kita sangat rentan," kata Sukamta.

    DEWI NURITA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...