Rizieq Shihab Tidak Hadiri Sidang Perdana Praperadilan, Ini Penjelasan Pengacara

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyapa simpatisannya dari atas mobil saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Selasa, 10 November 2020. Rizieq Shihab kembali ke Indonesia setelah menetap di Arab Saudi sejak tahun 2017. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyapa simpatisannya dari atas mobil saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Selasa, 10 November 2020. Rizieq Shihab kembali ke Indonesia setelah menetap di Arab Saudi sejak tahun 2017. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Rizieq Shihab yang menjadi tersangka kasus kerumunan tidak mendatangi sidang perdana praperadilan yang dia ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizieq, Muhammad Kamil Pasha mengatakan kliennya tak bisa hadir karena harus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

    "Habib Rizieq ga bisa hadir ada pemeriksaan juga di Polda," kata Kamil Pasha di PN Jakarta Selatan, Senin, 4 Januari 2020.

    Kamil Pasha tak menjelaskan lebih jauh mengenai pemeriksaan yang akan dijalani Rizieq. Rizieq saat ini ditetapkan menjadi tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Petamburan, Jakarta Pusat.

    Rizieq kemudian mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 15 Desember 2020. Kamil Pasha belum menjelaskan detail ihwal isi gugatan. Namun, dia mengatakan kliennya keberatan atas penetapan tersangka dalam kasus kerumunan tersebut.

    ADVERTISEMENT

    "Nanti kita bacakan, tapi poin utamanya adalah kami keberatan atas penetapan tersangkan Habib Rizieq," kata dia. Hingga saat ini, sidang praperadilan dengan agenda pembacaan berkas masih berlangsung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.