Wakil Ketua DPR Dukung Pemerintah Larang FPI

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plang Front Pembela Islam (FPI) dicopot pasca pemerintah resmi membubarkan FPI, di Petamburan, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. Aparat kepolisian tampak mencopoti baliho bertuliskan FPI maupun yang bergambar Rizieq Shihab di kawasan Petamburan yang merupakan markas FPI. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Plang Front Pembela Islam (FPI) dicopot pasca pemerintah resmi membubarkan FPI, di Petamburan, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. Aparat kepolisian tampak mencopoti baliho bertuliskan FPI maupun yang bergambar Rizieq Shihab di kawasan Petamburan yang merupakan markas FPI. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin mendukung langkah pemerintah melarang Front Pembela Islam (FPI).

    Menurut Azis, pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai faktor untuk mengambil keputusan tersebut. "Terlebih, menurut Menkopolhukam ada sejumlah pengurus serta anggota FPI terlibat terorisme juga tindak pidana lain," kata Azis dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 Januari 2021.

    Azis pun mengajak semua elemen bangsa bergotong royong menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta bijak dalam menyikapi ajakan-ajakan untuk menentang keputusan pemerintah larang FPI.

    ADVERTISEMENT

    Terkait keberatan FPI terhadap keputusan pemerintah, Azis mengatakan ormas tersebut dapat menempuh langkah hukum. Ia menyarankan agar tak ada kegiatan berkumpul secara fisik, seperti aksi unjuk rasa, di tengah pandemi ini.

    "Silakan menempuh ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), jangan sampai ada kegiatan fisik yang dapat berdampak pada peningkatan Covid-19," kata Azis Syamsuddin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.