Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Nilai PJJ Bisa Diterapkan Lagi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang murid mengenakan Handy Talky (HT) saat melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa, 25 Agustus 2020. Handy Talky digunakan untuk PJJ karena sebagian siswa tidak memiliki perangkat ponsel atau laptop yang didukung jaringan internet. Foto: Bram Selo Agung Mardika

    Seorang murid mengenakan Handy Talky (HT) saat melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa, 25 Agustus 2020. Handy Talky digunakan untuk PJJ karena sebagian siswa tidak memiliki perangkat ponsel atau laptop yang didukung jaringan internet. Foto: Bram Selo Agung Mardika

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tetap membuka kemungkinan penerapan kembali Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada 2021. Hal ini tak terlepas dari masih tingginya angka penambahan kasus Covid-19 di Indonesia.

    "Mencermati angka kasus yang masih meningkat, tentu tidak tertutup kemungkinan Pemprov, Pemkab/Pemkot akan menerapkan PJJ kembali," ujar Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 2 Januari 2021.

    Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengizinkan sekolah untuk menggelar sekolah tatap muka mulai 4 Januari 2021. Hal ini diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

    Sekolah dipersilakan membuka pelajaran tatap muka, meski sifatnya tak wajib. Orang tua dapat menolak mengirimkan anaknya sekolah langsung, jika memang masih merasa khawatir.

    ADVERTISEMENT

    Namun Agus mengatakan hingga saat ini belum dapat memastikan berapa banyak satuan pendidikan sekolah/madrasah yang sudah menyatakan kesiapan untuk memulai sekolah tatap muka. Ia menegaskan yang harus diperhatikan bukan hanya sekedar kesiapan sekolah saja.

    Namun juga evaluasi kesiapan pembelajaran tatap muka atas dasar checklist yang diisi satuan pendidikan dan juga rekomendasi dari Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota. "Saya masih akan Rakornis kan lintas kementerian/lembaga minggu depan Rabu atau Kamis," kata Agus.

    Sebelumnya, Kemendikbud bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri merevisi Panduan Pembelajaran Semester Genap pada Tahun Ajaran Baru dan Tahun Akademik Baru 2020/2021 di masa pandemi.

    Jika sebelumnya pembelajaran tatap muka di sekolah berdasarkan zona risiko Covid-19, namun mulai Januari 2021 Kemendikbud memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kementerian Agama untuk mengizinkan sekolah tatap muka di seluruh Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.