Kemenkes akan Pastikan Validitas Data Penerima Vaksinasi Covid-19

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dokter menyuntik vaksin saat simulasi penyuntikan vaksinasi Covid-19 Sinovac di Pusat kesehatan Masyarakat Balai Kota Bandung, Rabu, 23 Desember 2020. Sedangkan laporan lengkapnya diperkirakan akan siap bulan April 2021. TEMPO/Prima Mulia

    Dokter menyuntik vaksin saat simulasi penyuntikan vaksinasi Covid-19 Sinovac di Pusat kesehatan Masyarakat Balai Kota Bandung, Rabu, 23 Desember 2020. Sedangkan laporan lengkapnya diperkirakan akan siap bulan April 2021. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah akan memastikan vaksinasi Covid-19 tepat sasaran. Terkait data yang selama ini masih kerap menjadi persoalan, Wiku berujar Kementerian Kesehatan akan mengurus validitas data tersebut.

    "Tentunya Kementerian Kesehatan akan memastikan validitas data untuk vaksinasi. Ikuti saja perkembangannya," kata Wiku ketika dihubungi, Jumat, 1 Januari 2021.

    Per kemarin, 31 Desember 2020, Kementerian Kesehatan mengirimkan Short Message Service (SMS) secara serentak kepada seluruh penerima vaksin Covid-19 yang telah terdaftar pada tahap pertama.

    Pengiriman SMS ini turut diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang ditetapkan oleh Menteri Budi Gunadi Sadikin pada tanggal 28 Desember 2020.

    ADVERTISEMENT

    Adapun sasaran penerima SMS adalah mereka yang namanya telah terdaftar dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. "Sasaran dari SMS blast ini adalah masyarakat kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Pada tahapan pertama, kelompok prioritas penerima vaksin adalah 1,319 juta tenaga kesehatan serta penunjang pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, petugas tracing kasus Covid-19 dan juga 195 ribu petugas pelayan publik esensial sebagai garda terdepan seperti TNI Polri, Satpol PP, petugas pelayan publik transportasi (petugas bandara, pelabuhan, KA, MRT, dll) termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh Indonesia. Vaksinasi diberikan sebanyak 2 dosis dengan interval 14 hari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.