FSGI Bilang Mayoritas Guru Setuju Sekolah Tatap Muka Dimulai Bulan Ini

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas membersihkan ruangan kelas saat melakukan persiapan pembukaan sekolah tatap muka di SMA 30, Jakarta, Senin 14 Desember 2020. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta ingin memastikan sekolah yang mengajukan diri untuk dibuka mampu menjalankan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). TEMPO/Subekti.

    Petugas membersihkan ruangan kelas saat melakukan persiapan pembukaan sekolah tatap muka di SMA 30, Jakarta, Senin 14 Desember 2020. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta ingin memastikan sekolah yang mengajukan diri untuk dibuka mampu menjalankan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menggelar survei terkait persepsi para guru atas rencana pemerintah membuka sekolah pada Januari 2021. Dari survei singkat dengan aplikasi google form pada 19-22 Desember 2020 ini, suara guru hampir seimbang antara yang setuju dan tak setuju pembukaan sekolah mulai bulan ini.

    "Dari 6.513 responden guru, yang setuju tatap muka dibuka Januari 2021 sebanyak 49,36 persen. Namun sebesar 45,27 persen tidak setuju dan yang ragu-ragu sebesar 5,37 persen," kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Mansur dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Januari 2021.

    Mansur menjelaskan sebanyak 3.215 guru yang setuju pembukaan sekolah tatap muka pada bulan ini mengemukakan sejumlah alasan. Di antaranya jenuh mengajar pembelajaran jarak jauh atau PJJ (22 persen); materi sulit, sangat sulit, dan praktikum tidak bisa diberikan secara daring (54 persen); sebagian siswa yang diajar tak memiliki alat daring sehingga tidak bisa mengikuti PJJ (9,3 persen).

    Kemudian sinyal tidak stabil sehingga menjadi kendala PJJ (5,8 persen); dan alasan lainnya sebanyak 8,9 persen. Beberapa alasan lainnya misalnya wilayah responden merupakan wilayah kepulauan yang termasuk zona hijau atau kuning.

    ADVERTISEMENT

    "Para guru merasakan bahwa peserta didiknya pasti mengalami kesulitan untuk mengerjakan materi pelajaran dengan tingkat kesulitan tinggi, karena materi seperti itu tidak optimal diberikan secara daring, tetapi harus melalui pembelajaran tatap muka, minimal seminggu sekali," ujar Mansur.

    Adapun 2.948 responden yang menyatakan tak setuju mengemukakan alasan di antaranya kasus Covid-19 masih tinggi (40,70 persen); khawatir tertular Covid-19 di sekolah (27,74 persen); sudah berusia di atas 50 tahun ditambah penyakit penyerta (10,44 persen).

    Kemudian infrastruktur dan protokol kesehatan serta SOP adaptasi kebiasaan baru di sekolahnya belum memadai (14,31 persen); dan lainnya (6,8 persen). Alasan lainnya mencakup belum adanya sosialisasi protokol kesehatan dari pihak sekolah dan tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga harus naik angkutan umum yang rentan tertular Covid-19.

    "Mayoritas responden memang menolak buka sekolah tatap muka karena masih tinggi kasus, pandemi belum dapat dikendalikan pemerintah, sehingga mereka sangat khawatir tertular Covid-19," kata Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo dalam keterangan yang sama.

    FSGI pun merekomendasikan pemerintah daerah untuk hati-hati dalam memutuskan pembukaan sekolah pada Januari 2021 karena kasus Covid-19 masih tinggi dan belum dapat dikendalikan. FSGI tetap mendorong pemerintah menetapkan 4 Januari 2021 sebagai awal semester genap, tetapi bukan berarti pembelajaran tatap muka harus dimulai pada hari tersebut.

    Menurut FSGI, masih perlu waktu lama untuk penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Selanjutnya, FSGI mendorong pembukaan sekolah dimulai dari kelas paling atas, pada jenjang paling tinggi, dan disertai dengan uji coba 25 persen siswa.

    "FSGI juga mendorong tes antigen untuk seluruh pendidik dan peserta didik yang akan melakukan pembelajaran tatap muka," ujar Heru.

    Guru yang menjadi responden survei ini berasal dari sejumlah provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

    Sebanyak 44,52 persen mengajar pada jenjang SMP/sederajat, sebanyak 25,32 persen mengajar jenjang SMA dan 14,60 persen mengajar jenjang SMA, sedangkan sisanya 0,21 persen mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB). Mayoritas wilayah kerja responden berada di Pulau Jawa (63,7 persen).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.