Polri Sebut 35 Anggota FPI Terindikasi Terlibat Organisasi Teroris

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Brimob Polda Metro Jaya mendatangi markas DPP FPI dan rumah Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Desember 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    Anggota Brimob Polda Metro Jaya mendatangi markas DPP FPI dan rumah Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Desember 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI menyebut setidaknya ada 35 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang terindikasi terlibat organisasi teroris.

    "Kami mencatat pelanggaran hukum yang dilakukan anggota FPI sedikitnya ada 94 kasus laporan polisi yang sudah ditangani. Kemudian 199 tersangka yang melibatkan anggota FPI dalam proses penanganan oleh kepolisian, dan indikasi 35 anggota FPI terlibat organisasi teroris," ujar Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto melalui keterangan tertulis pada Jumat, 1 Januari 2021.

    Padahal, menurut Agus, setiap organisasi kemasyarakatan, baik terdaftar maupun tidak, harus mendasarkan setiap kegiatannya pada aturan hukum yang berlaku. Ia kemudian menyinggung sejumlah orasi dalam bentuk video yang tersebar di media sosial.

    Agus menilai, Rizieq Shihab, sebagai pimpinan Front Pembela Islam seringkali menyerukan kalimat perlawanan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai musuh.

    ADVERTISEMENT

    "Terdengar jelas pernyataan kesiapan FPI melawan setiap yang dianggap musuh dengan apa saja, baik itu senjata api, amunisi, maupun bahan peledak. Artinya bahwa kalau mereka punya senjata api, punya amunisi, punya bahan peledak," ucap Agus.

    Alhasil, Agus mempertanyakan jika hal tersebut terus dibiarkan. "Terus mau diam saja? Mau jadi apa negara ini kalau kami diam?" ucap dia melanjutkan.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.