Menlu Retno Sebut RI Segera Impor Bahan Baku 15 Juta Dosis Vaksin Sinovac

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menlu Retno Marsudi dalam jumpa pers virtual pada Kamis, 17 September 2020. Kemenlu

    Menlu Retno Marsudi dalam jumpa pers virtual pada Kamis, 17 September 2020. Kemenlu

    TEMPO.CO, Jakarta - Selain membeli vaksin dalam bentuk jadi, pemerintah juga akan mengimpor bahan baku curah pembuatan vaksin Sinovac asal Cina. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyebut sebanyak 15 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk bahan baku itu akan tiba dalam waktu dekat.

    "Dalam waktu dekat, diharapkan 15 juta dosis vaksin (berbentuk bahan baku) dari Sinovac yang akan dimanufaktur oleh PT Bio Farma (Persero), juga akan tiba di Indonesia," ujar Retno dalam konferensi pers virtual, Kamis, 31 Desember 2020.

    Adapun hari ini, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebelumnya. 1,2 juta dosis vaksin juga sudah tiba pada 6 Desember lalu. Jadi, total sudah ada 3 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi yang tiba di Indonesia.

    Jutaan vaksin ini untuk sementara masih akan disimpan di Kantor Pusat Bio Farma di Kota Bandung. Vaksinasi baru bisa dilakukan setelah emergency use authorization (EUA) atau izin edar dalam kondisi darurat dari BPOM sudah keluar. Sementara BPOM, masih menunggu hasil uji klinis tahap III vaksin Sinovac.

    ADVERTISEMENT

    Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, tim riset uji klinis akan memberikan hasil uji interim vaksin Covid-19 pada awal pekan pertama Januari 2021. Sehingga, ujar Penny, penerbitan EUA bisa dipercepat.

    "Saya kira pemberian dari EUA juga akan melalui proses percepatan, namun tetap aspek manfaat yang akan didapatkan adalah lebih tinggi dibandingkan aspek risiko yang ada," tuturnya.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.