FPI Dibubarkan, Kuasa Hukum: Tidak Masalah, Tinggal Buat Organisasi Lagi

Kuasa hukum Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar saat datang ke Polda Metro Jaya untuk mengambil surat penetapan tersangka pada Jumat, 11 Desember 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi massa Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan oleh pemerintah. Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar menduga upaya pembubaran dan pelarangan FPI itu sebagai bentuk pengalihan terhadap kasus dugaan pembunuhan 6 anggota FPI.

"Kami menduga ini rangkaian bentuk yang tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk membuat teralihkannya perhatian terhadap pengusutan kasus dugaan pembantaian 6 syuhada yang keji dan diduga merupakan pelanggaran HAM berat," kata Aziz saat dihubungi Tempo, Rabu malam, 30 Desember 2020.

Pembubaran itu resmi itu tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) 6 pejabat tertinggi di Kementrian dan lembaga pemerintah. Keenam pejabat yang menandatangani SKB itu yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, Kapolri Jendral Idham Aziz, Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme Boy Rafly Amar dan Jaksa Agung ST Burhanudin.

Adapun SKB itu bernomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020 Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

"Untuk SKB itu nanti kami akan gugat di PTUN atas dugaan kedzaliman dan kesewenang-wenangan," kata Aziz.

Aziz mengaku tak masalah FPI dibubarkan pemerintah. Ia mengatakan tinggal membuat lagi organisasi ataupun perkumpulan lain yang memiliki semangat seperti FPI.

"Berjuang tidak harus dengan FPI, tapi amar makruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap umat Islam yang beriman hasbunallah wa nikmal wakiil,nikmal mawla wa nikman nashiir," katanya.

Dia pun mempertanyakan penyataan Menkopolhukam Mahfud MD tentang status hukum FPI. Menurut Mahfud, FPI sejak 20 Juni 2019 sudah bubar secara organisasi.

"Putusan MK Nomor 82/2013 : suatu ormas bisa daftar atau tidak / sukarela. Berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat maka suatu ormas tidak dapat dilarang berkegiatan (pasal 28e ayat (3) UUD 45. Nah sekarang dasar dibubarkan 2019 Juni itu apa," ucapnya.

AMINUDDIN A.S.






Mahfud Md Bilang Tak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu Ini

19 jam lalu

Mahfud Md Bilang Tak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu Ini

Mahfud Md mengatakan tidak ada undangan dari Presiden kepada dirinya untuk datang ke Istana Jakarta, Rabu.


Isu Reshuffle Rabu Pon, Mahfud: Tidak Ada Agenda di Istana Hari Ini

1 hari lalu

Isu Reshuffle Rabu Pon, Mahfud: Tidak Ada Agenda di Istana Hari Ini

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan waktu reshuffle kabinet presiden Jokowi yang tahu


Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

3 hari lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.


Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Usulkan Revisi UU Koperasi

4 hari lalu

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Usulkan Revisi UU Koperasi

Mahfud MD memastikan pemerintah bakal mengusulkan revisi Undang-Undang Koperasi setelah heboh perkara penipuan KSP Indosurya


Mahfud MD Doakan Richard Eliezer Dapat Hukuman Ringan, tapi Ingatkan Tetap Sportif

5 hari lalu

Mahfud MD Doakan Richard Eliezer Dapat Hukuman Ringan, tapi Ingatkan Tetap Sportif

Mahfud mengingatkan bahwa majelis hakimlah yang akan memutus hukuman dan mengingatkan Richard Eliezer untuk bersikap sportif.


Musim Kemarau, Potensi Kebakaran Hutan, dan Gelaran KTT ASEAN

5 hari lalu

Musim Kemarau, Potensi Kebakaran Hutan, dan Gelaran KTT ASEAN

Mahfud minta antisipasi tinggi potensi kebakaran hutan dan bencana asap tahun ini demi gelaran KTT ASEAN.


Sahabat Hakim Wahyu Kecam Pihak yang Coba Ganggu Independensi Majelis Kasus Ferdy Sambo

6 hari lalu

Sahabat Hakim Wahyu Kecam Pihak yang Coba Ganggu Independensi Majelis Kasus Ferdy Sambo

Jayadi mengatakan banyak kabar di media sosial yang berusaha mendiskreditkan hakim Wahyu Iman Santoso selaku ketua majelis hakim kasus Ferdy Sambo.


Soal Gerakan Bawah Tanah Membebaskan Ferdy Sambo, Mahfud Md: Tunggu Vonis

6 hari lalu

Soal Gerakan Bawah Tanah Membebaskan Ferdy Sambo, Mahfud Md: Tunggu Vonis

Menurut Mahfud Md, ada yang bergerilya ingin Ferdy Sambo dibebaskan, ada pula yang ingin Sambo dihukum.


Soal Gerakan Bawah Tanah, Kuasa Hukum Ferdy Sambo: Silakan Tanya Mahfud Md, Beliau Kan Mahatahu

8 hari lalu

Soal Gerakan Bawah Tanah, Kuasa Hukum Ferdy Sambo: Silakan Tanya Mahfud Md, Beliau Kan Mahatahu

Arman Hanis tak mau menanggapi ucapan Mahfud Md yang menyebut ada gerakan bawah tanah untuk Ferdy Sambo.


Kompolnas Tengarai Ada Manuver Bebaskan Ferdy Sambo, Kuasa Hukum: Buktikan Saja

9 hari lalu

Kompolnas Tengarai Ada Manuver Bebaskan Ferdy Sambo, Kuasa Hukum: Buktikan Saja

Kuasa Hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, menanggapi Kompolnas ihwal ada manuver bebaskan kliennya dari jerat hukum.