Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei SMRC: 55 Persen Responden Menilai Korupsi Semakin Banyak

image-gnews
Ilustrasi korupsi
Ilustrasi korupsi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat mayoritas warga menilai korupsi makin banyak terjadi. Sekitar 55 persen responden berpendapat korupsi sekarang semakin banyak dibanding tahun lalu, 13 persen responden menilai korupsi semakin sedikit, dan 26 persen responden menilai sama saja.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan penilaian ini tak bisa dilepaskan dari kasus-kasus korupsi yang menjerat dua menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Dugaan kasus korupsi di Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tampaknya menyumbang bagi penilaian negatif warga tentang korupsi di Indonesia," kata Abbas dalam keterangannya, Selasa, 29 Desember 2020.

Angka ini juga lebih tinggi dibanding hasil survei Maret lalu. Ketika itu, 47 persen responden menyatakan korupsi semakin banyak, 18 persen semakin sedikit, dan 28 persen sama saja.

Adapun survei April 2019 mencatat 48 persen responden menyatakan korupsi makin banyak, 24 persen menyatakan korupsi semakin sedikit, dan 21 persen menilai sama saja.

Penilaian yang tak terlalu baik juga terjadi untuk aspek politik. Hanya 33,2 persen responden yang menilai kondisi politik nasional baik/sangat baik, 26,6 persen menilai kondisi politik sedang, 28,9 persen menilai kondisi politik nasional buruk/sangat buruk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Abbas mengatakan penilaian terhadap kondisi politik sepanjang 2020 mengalami fluktuasi. Penilaian paling negatif, kata dia, terjadi pada survei 7-10 Oktober. Usai pengesahan Undang-undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu, hanya 17 persen yang menilai kondisi politik nasional baik/sangat baik.

"Setelah itu kembali naik hingga menjadi 33 persen pada survei terakhir 23-26 Desember 2020. Penilaian publik sekarang sudah mendekati keadaan normal sebelum Covid-19," kata Abbas.

Berlawanan dengan persoalan korupsi, mayoritas responden menilai kondisi keamanan saat ini baik. Sebanyak 60 persen responden menyatakan kondisi keamanan baik/sangat baik, 27,2 persen menyatakan kondisi keamanan sedang, dan 10,3 persen menyatakan kondisi keamanan buruk/sangat buruk.

Survei ini digelar dari 23-26 Desember 2020 terhadap 1.202 responden yang dipilih secara acak. Metode yang digunakan ialah wawancara telepon. SMRC mengklaim tingkat kepercayaan surveinya 95 persen dengan margin of error 2,9 persen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Membuat Google Form di HP untuk Formulir Online

20 jam lalu

Google Form jadi aplikasi Google yang sering digunakan. Ini cara buat Google Form yang mudah untuk berbagai kegiatan seperti survey hingga kuesioner. Foto: Canva
Cara Membuat Google Form di HP untuk Formulir Online

Diluncurkan pada tahun 2008 untuk membuat survei hingga formulir online, ikuti panduan cara membuat Google Form dengan mudah.


Strategi Golkar Jaga Elektabilitas Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan di Pilgub Jabar

1 hari lalu

Pasangan calon Gubernur Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan berorasi di area deklarasi di Laswi Heritage, Bandung, Jawa Barat, 24 September 2024. Sejumlah pimpinan dan tim sukses  hadir di Deklrasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Jawa Barat 2024. TEMPO/Prima Mulia
Strategi Golkar Jaga Elektabilitas Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan di Pilgub Jabar

Hasil survei Indikator Politik Indonesia terbaru menyebutkan elektabilitas Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan menyentuh angka 77,81 persen.


Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

1 hari lalu

Para pencari kerja tengah membaca brosur lowongan pekerjaan dalam acara Jakarta Job Fair di Mall Grand ITC Permata Hijau, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.  Data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 32.064 pekerja di Indonesia mengalami PHK dari Januari hingga Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hampir 53 ribu orang terdampak PHK per September 2024, pernyataan ini diragukan oleh Airlangga.


WALHI Desak Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi Proyek Pemutihan Sawit

2 hari lalu

Petugas Jampidsus memindahkan box  bertuliskan Biro Hukum 1 saat penggeledehan Kantor KLHK oleh Jampidsus Kejagung, Kantor KLHK, Bendungan Hilir, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024. Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) digeledah Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung).  TEMPO/Ilham Balindra
WALHI Desak Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi Proyek Pemutihan Sawit

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola Proyek Pemutihan Sawit dalam Kawasan Hutan.


KPK Rilis Jual Beli Jabatan jadi Celah Korupsi Tertinggi, Dosen UGM: Upaya Reformasi Birokrasi Gagal

2 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
KPK Rilis Jual Beli Jabatan jadi Celah Korupsi Tertinggi, Dosen UGM: Upaya Reformasi Birokrasi Gagal

KPK menyebutkan jual beli jabatan menjadi celah korupsi tertinggi di Indonesia. Sebanyak 371 ASN telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan dugaan tersebut


Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

3 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, bersiap memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa Mahardika mengungkapkan hasil analisis gratifikasi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sudah dipaparkan dalam rapat pimpinan komisi antirasuah. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

KPK memeriksa lima saksi itu untuk tersangka Yofi Oktarisza.


Apa Kabar Kasus Firli Bahuri? Polda Metro Jaya Akan Kembali Periksa Eks Ketua KPK Itu

3 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Apa Kabar Kasus Firli Bahuri? Polda Metro Jaya Akan Kembali Periksa Eks Ketua KPK Itu

Kasus dugaan pemerasan Firli Bahuri kepada mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo mencuat lagi. Polda Metro Jaya akan kembali periksa Eks Ketua KPK itu.


ICW Ungkap Banyak Anggota DPR yang Terlibat Korupsi Berlatar Belakang Pebisnis

4 hari lalu

Suasana pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
ICW Ungkap Banyak Anggota DPR yang Terlibat Korupsi Berlatar Belakang Pebisnis

ICW mengatakan, anggota DPR yang terafiliasi dengan swasta atau pebisnis memiliki korelasi kuat terhadap produk undang-undang yang dihasilkan.


KKP Cabut Izin Lokasi Perairan PT Tiara Cipta Nirwana di Gili Meno dan Gili Trawangan

4 hari lalu

Lokasi proyek pengeboran pipa bawah laut milik PT. Tiara Citra Nirwana di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, 18 Agustus 2024. Proyek ini telah disegel oleh Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian KKP. TEMPO/Defara
KKP Cabut Izin Lokasi Perairan PT Tiara Cipta Nirwana di Gili Meno dan Gili Trawangan

KKP mencabut izin PT Tiara Cipta Nirwana karena melanggar administrasi dengan melakukan kegiatan di laut tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan.


Eks Menteri Singapura yang Nebeng Jet Pribadi Dihukum 12 Bulan Penjara

4 hari lalu

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura S. Iswaran. REUTERS/Edgar Su
Eks Menteri Singapura yang Nebeng Jet Pribadi Dihukum 12 Bulan Penjara

Eks Menteri Singapura dihukum 12 bulan penjara karena nebeng jet pribadi.