Kinerja Nadiem Makarim Disorot, Kemendikbud Beri Tanggapan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, saat konferensi pers terkait pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap TA 2020/2021.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, saat konferensi pers terkait pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap TA 2020/2021.

    TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Na'im menyampaikan terima kasih atas Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2020 yang disampaikan Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G). Dalam Catahu Pendidikan 2020 tersebut, P2G mengkritik sejumlah kebijakan Menteri Nadiem Makarim.

    Ainun mengatakan Kemendikbud akan selalu terbuka terhadap saran dan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.

    "Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai catatan dan masukan terhadap kebijakan yang telah diambil Kemendikbud sepanjang 2020," kata Ainun ketika dihubungi, Senin, 28 Desember 2020.

    P2G sebelumnya merilis Catahu Pendidikan 2020 yang berisi sejumlah poin catatan. Di antaranya mengenai tata kelola pendidikan tahun ini yang dinilai sporadis, tidak dilakukan secara sistematis, terencana, dan melibatkan konsolidasi internal Kemendikbud sendiri.

    ADVERTISEMENT

    P2G menilai, sepanjang tahun ini informasi mengenai kebijakan-kebijakan Kemendikbud banyak simpang siur. Misalnya terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang dikritik berbagai kalangan, seperti PBNU dan PP Muhammadiyah. Kemudian misinformasi terkait penghapusan mata pelajaran sejarah dan wacana perubahan kurikulum yang belakangan disebut penyederhanaan.

    Ketiga hal tersebut dinilai bukan semata-mata soal bocor informasi yang masih berupa konsep dan rencana. "Tetapi menunjukkan tata kelola yang buruk dan menggambarkan Mas Menteri yang harus kita berikan nilai sangat buruk," kata Dewan Pakar P2G Rakhmat Hidayat, Ahad, 27 Desember 2020.

    P2G juga menyarankan agar Kemendikbud menunda asesmen nasional 2021 yang digadang-gadang menjadi pengganti ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 memunculkan sejumlah kendala baru yang diprediksi akan menghambat program tersebut.

    Ainun tak menjawab secara khusus sejumlah poin kritik tersebut, termasuk desakan menunda asesmen nasional. Ia hanya mengatakan bahwa pada dasarnya tranformasi pendidikan dan pemajuan kebudayaan menjadi tugas bersama yang memerlukan gotong royong serta partisipasi semua pihak.

    "Kolaborasi dengan insan pendidikan dan kebudayaan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat terus dilakukan guna memastikan seluruh kebijakan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat," ujar Ainun.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.