Pemberhentian Risma, Ketua DPRD Surabaya Akan Cek Surat Kawat dari Kemendagri

Tri Rismaharini dilantik sebagai Menteri Sosial RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020. (tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono memastikan sesegera mungkin menggelar rapat paripurna untuk mengusulkan pemberhentian Wali Kota Tri Rismaharini atau Risma yang telah diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial.

Pernyataan Adi tersebut menanggapi terbitnya surat kawat Kementerian Dalam Negeri dan surat Gubernur Jawa Timur tentang penunjukan Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana sebagai Pelaksana Tugas wali kota. Radiogram Kemendagri juga memerintahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar menyelenggarakan rapat paripurna tentang usulan pemberhentian Risma.

Adi akan mengecek ke Sekretariat DPRD dulu apakah surat Kemendagri dan surat Gubernur Khofifah itu telah sampai ke meja Dewan. Sebab, karena sedang libur cuti bersama, kata dia, petugas Sekretariat DPRD tidak ada yang masuk kerja.

"Tapi Senin 28 Desember kami berencana ada sejumlah rapat, diantaranya rapat pimpinan. Kalau ada surat kawat dari Kemendagri itu, tentu akan menjadi salah satu pembahasan," kata Adi saat dihubungi Kamis, 24 Desember 2020.

Dia menuturkan, karena sifat surat kawat tersebut urgen, maka DPRD Surabaya akan menyikapi sesegera mungkin seperti perintah Kemendagri. "Termasuk menggelar rapat paripurna tentang usulan pemberhentian Ibu Wali Kota Tri Rismaharini ke Kemendagri," tutur Adi.

Sebelumnya Gubernur Khofifah menyatakan telah menujuk Wishnu Sakti sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Surabaya menggantikan Tri Rismaharini. Penunjukan itu dilakukan setelah dia menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri nomor 131.35/7002/OTDA. Selanjutnya, Gubernur Khofifah menerbitkan Surat Perintah bernomor 131/1143/011.2/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang telah dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada tanggal 24 Desember.

"Dengan terbitnya surat perintah tersebut, maka Whisnu Sakti yang semula menjadi Wakil Wali Kota Surabaya, resmi menjadi Plt per hari ini, Kamis, 24 Desember," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya melalui keterangan tertulis.






Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

6 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

7 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Sri Mulyani Dukung Risma Jalankan Program Pengentasan Kemiskinan Terpadu

12 hari lalu

Sri Mulyani Dukung Risma Jalankan Program Pengentasan Kemiskinan Terpadu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung Menteri Sosial Tri Rismaharini menjalankan program pengentasan kemiskinan terpadu


Mensos Risma Perintahkan Kepala Daerah Tertibkan Pengemis, Begini Isinya

14 hari lalu

Mensos Risma Perintahkan Kepala Daerah Tertibkan Pengemis, Begini Isinya

Mensos Tri Rismaharini mengeluarkan Surat Edaran ditujukan kepada pemerintah daerah untuk menertibkan pengemis luring maupun daring.


Gibran Jokowi dan Risma Berpeluang ke Pilgub DKI 2024 & KPK Geledah DPRD DKI Jadi Top 3 Metro

14 hari lalu

Gibran Jokowi dan Risma Berpeluang ke Pilgub DKI 2024 & KPK Geledah DPRD DKI Jadi Top 3 Metro

Gembong Warsono menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan dua nama lain berpotensi jadi calon gubernur DKI 2024.


Gibran dan Risma Berpeluang ke Pilgub DKI 2024, Gembong Beber Mekanisme Pemilihan Calon

15 hari lalu

Gibran dan Risma Berpeluang ke Pilgub DKI 2024, Gembong Beber Mekanisme Pemilihan Calon

PDIP DKI Jakarta beberkan mekanisme penjaringan dan penyaringan nama bakal calon gubernur pada pilgub DKI 2024.


Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Anggota DPR: Pemerintah Sudah Klop

15 hari lalu

Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Anggota DPR: Pemerintah Sudah Klop

Selain meminta masa jabatan diperpanjang, Toha mengatakan para kepala desa juga menyuarakan soal kedaulatan desa.


Mantan Wagub DKI Riza Patria dan Gibran Dinilai Berpotensi Menang di Pilgub DKI 2024

18 hari lalu

Mantan Wagub DKI Riza Patria dan Gibran Dinilai Berpotensi Menang di Pilgub DKI 2024

Sejumlah nama tokoh politik mulai bermunculan dalam bursa pencalonan Gubernur DKI Jakarta untuk Pilgub DKI 2024 mendatang.


Menteri Risma Buka Suara Marak Orang Tua Mandi Lumpur dan Mengemis di TikTok

19 hari lalu

Menteri Risma Buka Suara Marak Orang Tua Mandi Lumpur dan Mengemis di TikTok

Tren mandi lumpur dan mengemis hadiah dari pemirsa di TikTok kerap dilakukan oleh ibu-ibu paruh baya


DKI Coret Anggaran Beli Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar, DPRD Singgung Lamanya Antrean di RSUD

19 hari lalu

DKI Coret Anggaran Beli Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar, DPRD Singgung Lamanya Antrean di RSUD

Komisi E DPRD DKI menyoroti dianulirnya anggaran pembelian alat kesehatan Rp 220,8 miliar. Anggota dewan khawatir kualitas pelayanan akan menurun.