8. Pengesahan UU Cipta Kerja dan Aksi Demonstrasi
DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020, atau setelah enam bulan pembahasan dimulai di Senayan. RUU Cipta Kerja tetap disahkan kendati banjir kritik publik atas proses yang dianggap cacat formil. Banyak pihak menilai DPR dan pemerintah tak transparan dan tergesa-gesa membahas rancangan aturan sapu jagat tersebut, terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Setelah disahkan pun sejumlah kejanggalan terus ditemukan. Mulai dari naskah yang tak diungkap ke publik dengan alasan masih dirapikan, beredarnya beberapa versi naskah dengan jumlah halaman berbeda-beda, hingga tercantumnya pasal yang seharusnya tidak ada. Bahkan setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan, ditemukan adanya kesalahan pengetikan. Bukan cuma cacat formil, substansi UU Cipta Kerja juga dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Kelompok buruh, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil menolak dengan menggelar serangkaian aksi demonstrasi di banyak daerah. Mereka mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Amnesty International Indonesia mencatat 402 orang menjadi korban kekerasan polisi dalam aksi di 15 provinsi. Saat ini, sejumlah kelompok sedang menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Personel kepolisian berjaga saat buruh melakukan aksi Tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Aksi ini diikuti oleh ratusan buruh dari berbagai aliansi. TEMPO/Muhammad Hidayat
9. Pilkada 2020
Pemilihan Kepala Daerah 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19 meski banyak pihak menyarankan agar hajatan politik ini ditunda. Sebab, gelaran pilkada dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran Covid-19. Pemerintah dan DPR beralasan tak ada kepastian kapan pagebluk akan berakhir. Penundaan pilkada dianggap justru akan menimbulkan kekosongan kepemimpinan di daerah. Alhasil, pemungutan suara tetap berlangsung pada 9 Desember lalu.
Berlangsung di 270 daerah, Pilkada 2020 diikuti oleh 700 lebih pasangan calon. Ada sejumlah isu yang disorot di Pilkada 2020, mulai dari banyaknya pelanggaran baik protokol kesehatan, politik uang, hingga netralitas ASN; maraknya calon tunggal yang juga diprediksi memenangi pemilihan; dan berkuasanya dinasti politik. Putra dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution maju menjadi calon wali kota Solo dan Medan. Keduanya juga tercatat memenangi pemilihan merujuk hasil perhitungan KPU.
10. Reshuffle Kabinet
Presiden Jokowi melakukan kocok ulang kabinet untuk pertama kalinya selama 14 bulan pemerintahan periode kedua. Selain mengisi pos Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial yang kosong ditinggalkan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi, Jokowi juga mencopot sejumlah pembantunya. Mereka yang terdepak ialah Terawan Agus Putranto, Agus Suparmanto, Fachrul Razi, dan Wishnutama.
Posisi Menteri Kesehatan kini dijabat Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan diisi M. Lutfi, Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama, dan Sandiaga Uno didapuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Edhy Prabowo digantikan Sakti Wahyu Trenggono, sedangkan Juliari digantikan kolega satu partainya Tri Rismaharini. Jokowi juga melantik lima orang wakil menteri.
Pengamat menilai, Presiden Jokowi masih terpaku pada perwakilan partai dalam melakukan reshuffle. "Ini reshuffle yang win-win solution, tidak mengurangi jatah partai," kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, Selasa, 22 Desember 2020.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | TEMPO.CO | KORAN TEMPO | MAJALAH TEMPO