Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Saran Putra Risma kepada Ibunya untuk Memperbaiki Program Bansos Covid-19

Reporter

image-gnews
Putra sulung Menteri Sosial Tri Rismaharini, Fuad Benardi. FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya
Putra sulung Menteri Sosial Tri Rismaharini, Fuad Benardi. FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Putra sulung Menteri Sosial Tri Rismaharini, Fuad Benardi berharap ibunya bisa memperbaiki pengelolaan bantuan sosial atau bansos Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) yang akhir-akhir ini dilanda kasus korupsi. Hari ini, Risma resmi dilantik menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka Kasus Bansos Covid-19.

"Setelah dilantik, saya berharap itu bisa diperbaiki, terutama data bansos yang ada di Indonesia. Karena saya melihat penerima bantuan Kemensos itu banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak warga yang menerima malah tidak mendapat bansos, dan ada juga warga yang sebaliknya," kata Fuad Benardi di Surabaya, Rabu 23 Desember 2020.

Fuad yang saat ini menjabat Ketua Karang Taruna Kota Surabaya ini juga memberikan saran pada Kemensos agar data yang diambil oleh Kemensos bisa melalui data dari dinas sosial dari kota maupun kabupaten. Menurut dia, data Dinas Sosial kota/kabupaten lebih akurat karena lebih dekat ke masyarakat.

"Rekomendasi kesejahteraan warga yang sebetulnya baik, perlu ditambahkan dan diutamakan warga yang terdampak COVID-19 dan memang awalnya mereka tidak mendapatkan bantuan, sebelum terdampak," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fuad menambahkan untuk penanganan COVID-19 harus ada sinergi dari kementerian yang ada sehingga tertata, terutama pembagian dari vaksin lebih rata.

Selain itu, Fuad juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Jokowi yang telah memberi kepercayaan kepada ibunya menjadi Menteri Sosial.

"Amanah ini benar-benar berat karena di masa-masa ini merupakan kementerian yang menjadi garda terdepan terhadap penanganan sosial di Indonesia, di mana banyak warga Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19, yang harus dibantu secara maksimal," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

7 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Kisah Tentang Nenek di Magetan, Jawa Timur yang Bikin Menteri Risma Nangis di DPR

9 hari lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan yang juga sebagai Menteri Sosial, Tri Rismaharini hadir dalam acara silahturahmi dan kerja sama Partai Politik di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. PDI Perjuangan menerima kedatangan Partai Hanura dalam rangka Silahturahmi dan Kerja Sama Partai Politik mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kisah Tentang Nenek di Magetan, Jawa Timur yang Bikin Menteri Risma Nangis di DPR

Risma terharu dan menitikkan air mata dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta,


5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?

17 hari lalu

Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun. Instagram/Kemensos
5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?

Dalam sejarah Indonesia, hanya ada satu koruptor divonis hukuman mati, kendati yang bersangkutan akhirnya meninggal karena sakit sebelum dieksekusi.


Sempat Muncul Isu Tidak Nyaman, Mensos Risma Bungkam usai Rapat Kabinet Jokowi

31 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini, memberi keterangan kepada awak media mengenai berbagai kebaikan dan jasa yang telah dilakukan oleh eks Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) Doni Monardo. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Sempat Muncul Isu Tidak Nyaman, Mensos Risma Bungkam usai Rapat Kabinet Jokowi

Mensos Risma muncul lagi setelah sejumlah isu keretakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Jokowi.


Prabowo-Gibran Unggul di Rutan KPK, Ini Kilas Balik Pemilu 2014 dan 2019 di TPS Tersebut

39 hari lalu

Tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Reyna Usman saat menggunakan hak pilihnya di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Prabowo-Gibran Unggul di Rutan KPK, Ini Kilas Balik Pemilu 2014 dan 2019 di TPS Tersebut

Prabowo-Gibran disebut unggul di Rutan KPK. Bagaimana dengan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 di TPS itu?


Menteri Airlangga Bantah Tidak Melibatkan Menteri Sosial dalam Penyaluran Bansos

43 hari lalu

Menko Airlangga Hartarto ketika memberikan keterangan pers usai mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Airlangga Bantah Tidak Melibatkan Menteri Sosial dalam Penyaluran Bansos

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membantah tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Bansos.


Ramai soal Jorjoran Bansos, dari Blokir Anggaran hingga Jokowi Turun Gunung

49 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Ramai soal Jorjoran Bansos, dari Blokir Anggaran hingga Jokowi Turun Gunung

Kebijakan pemerintah Jokowi memblokir anggaran sebesar Rp 50,15 triliun memicu polemik karena di antaranya untuk membiayai Bansos.


Soal Bansos Disentil Publik, Ketua Umum PSI Kaesang Sebut Lebih Bermasalah Bansos Covid-19 yang Dikorupsi

49 hari lalu

Tangkapan layar - Erick Thohir (kiri) dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep (kanan) saat mendampingi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). (ANTARA/Imam Budilaksono)
Soal Bansos Disentil Publik, Ketua Umum PSI Kaesang Sebut Lebih Bermasalah Bansos Covid-19 yang Dikorupsi

Ketua Umum PSI Kaesang sebut bansos yang dikorupsi saat pandemi jauh lebih berbahaya. Bagaimana kasus korupsi bansos Juliari Batubara sat itu?


Proses dan Syarat Seseorang Berhak Terima Bansos, Anies Baswedan: Bansos untuk Kebutuhan Penerima, Bukan Pemberi

52 hari lalu

Proses dan Syarat Seseorang Berhak Terima Bansos, Anies Baswedan: Bansos untuk Kebutuhan Penerima, Bukan Pemberi

Anies Baswedan saat debat capres singgung soal bansos. Bagaimana proses dan syarat seseorang berhak terima bansos dan BLT?