Masih Rangkap Jabatan, Risma Diizinkan Jokowi Bolak-balik Jakarta - Surabaya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini memberikan keterangan pada awak media massa di Jakarta, Rabu, usai serah terima jabatan di Kementerian Sosial. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

    Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini memberikan keterangan pada awak media massa di Jakarta, Rabu, usai serah terima jabatan di Kementerian Sosial. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut bahwa dirinya sampai saat ini masih merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya.

    "Saya masih merangkap Wali Kota (Surabaya) mungkin untuk sementara waktu," ujar Risma dalam acara sertijab Mensos yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Kemensos RI, Rabu, 23 Desember 2020.

    Risma menyebut sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk merangkap jabatan sementara waktu. Jokowi juga mengizinkan Risma jika ingin bolak-balik ke Surabaya.

    "Kemarin saya udah izin Pak Presiden. 'Bagaimana?' 'Nggak apa-apa, Bu Risma, pulang-pergi (Jakarta-Surabaya)," kata Risma menirukan ucapan Jokowi.

    Risma menuturkan, alasannya belum bisa meninggalkan Surabaya karena masih ingin meresmikan sejumlah tempat yang dibangun semasa pemerintahannya. Dua di antaranya jembatan serta museum olahraga.

    "Saya ada buat jembatan ada air mancurnya, sayang kalau saya enggak resmikan itu, saya cuma ingin pulang itu. Sama meresmikan museum olahraga karena di situ ada jersey-nya Rudi Hartono, ada raketnya Alan Budi Kusuma, saya ingin meresmikan itu untuk anak-anak Surabaya," ujar Risma.

    Jabatan Risma sebagai Wali Kota Surabaya baru berakhir pada Februari 2021. Namun, Jokowi keburu meminta Risma menjadi Menteri Sosial menggantikan rekannya sesama politikus PDIP yang terjerat kasus korupsi dana bansos Covid-19, Juliari Batubara.

    Risma berjanji akan melakukan sejumlah perbaikan di Kementerian Sosial. Di antaranya, perbaikan data penerima bansos. Risma tak menyangka anggaran untuk perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penyaluran bansos ke masyarakat mencapai Rp1,3 triliun.

    "Tadi saya sempat kaget, Rp1,3 triliun untuk data, waduh mati kalau kita enggak hati-hati, itu uang bukan besar, tapi buesar sekali," ucap Risma.

    Menteri Sosial Risma memastikan bakal cermat menggunakan anggaran tersebut untuk memperbaiki data bansos yang masih keliru. Penyaluran dana bansos, kata Risma, juga akan dilakukan secara transparan dengan transaksi digital.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.