TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan menghormati keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru. Meski ini berarti kursi Menteri Kelautan dan Perikanan tak lagi diisi kader Gerindra.
Menurut Habiburokhman, Gerindra tak pernah meminta jabatan kementerian apa pun untuk kadernya. "Kalau Pak Jokowi tunjuk Pak Trenggono ya kami sangat menghormati karena itu hak prerogatif presiden," kata Habiburokhman kepada Tempo, Selasa malam, 22 Desember 2020.
Gerindra kehilangan kursi Menteri Kelautan dan Perikanan setelah kadernya, Edhy Prabowo tersangkut dugaan korupsi terkait izin ekspor benih lobster. Kini, Presiden Jokowi menunjuk Sakti Wahyu Trenggono mengisi pos kementerian tersebut.
Trenggono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga ketua umum Gerindra. Meski begitu, Trenggono lebih kerap dianggap memiliki kedekatan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Saat pembentukan kabinet di awal periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, nama Trenggono dikabarkan disodorkan oleh PDIP untuk menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara. Tiga petinggi PDIP menyebutkan Trenggono masuk bursa berkat kedekatannya dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Keduanya sama-sama tergabung di Rumah Transisi Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014, setelah pasangan ini memenangi pemilihan presiden. Ketika itu, Hasto membantah partainya menyorongkan nama Trenggono.
Nama Sakti Wahyu Trenggono moncer sebagai pengusaha di bidang telekomunikasi dengan bendera PT Tower Bersama Infrastructure dan PT Teknologi Riset Global Investama. Ia bahkan dijuluki Raja Menara.
Pada pemilihan presiden 2014, Trenggono menjadi tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla dan tim transisi setelah menang. Di pemilihan presiden 2019, ia menjadi Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | MAJALAH TEMPO
