Jokowi Lantik Letjen Herindra Sebagai Wakil Menteri Pertahanan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi membimbing pengucapan sumpah jabatan dalam pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Antar Waktu periode 2017-2022 dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Istana Negara Jakarta, Rabu, 15 april 2020. Pool-Kompas/Wawan H Prabowo

    Presiden Jokowi membimbing pengucapan sumpah jabatan dalam pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Antar Waktu periode 2017-2022 dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Istana Negara Jakarta, Rabu, 15 april 2020. Pool-Kompas/Wawan H Prabowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan akan melantik Wakil Menteri Pertahanan Rabu pagi ini. Setelah Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, kursi Wakil Menhan akan diisi oleh eks Danjen Kopassus Letjen Herindra.

    Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024 akan dilakukan pada pukul 09.30 nanti. "Betul," ujar Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi soal nama Wamenhan, Rabu, 24 Desember 2020.

    Trenggono mengisi jabatan Wakil Menhan pada akhir tahun lalu. Sejak itu, ia banyak mengurus industri pertahanan bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Belakangan, Trenggono juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang merupakan jabatan ex officio.

    Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak berujar dengan perpindahan Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, jabatan Sekretaris KKIP juga otomatis akan ditinggalkan.

    ADVERTISEMENT

    "Posisi itu ex officio, apabila ada Wamenhan maka akan dijabat Wamenhan yang baru. Kalau tidak akan dijabat Sekjen Kemenhan," kata Dahnil, kemarin.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.