Pengamat Curiga Kunjungan Staf Kedubes Jerman ke Markas FPI Kegiatan Spionase

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pintu masuk kediaman Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab di Jalan Paksi, Petamburan 3, Jakarta Barat, dijaga laskar FPI, 12 November 2020. Tempo/Imam Hamdi

    Pintu masuk kediaman Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab di Jalan Paksi, Petamburan 3, Jakarta Barat, dijaga laskar FPI, 12 November 2020. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat intelijen Ridlwan Habib mengatakan diplomat asing yang melakukan kegiatan spionase bisa diusir paksa. Pernyataan Ridlwan itu mengacu pada kunjungan seorang staf Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia ke markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta pada pekan lalu.

    "Tindakan itu mencurigakan dan patut diduga melakukan tindakan  spionase atau mata mata," kata Ridlwan yang juga Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Senin, 21 Desember 2020.

    Ridlwan menilai upaya diam-diam diplomat Jerman itu sangat mencurigakan, apalagi sedang ada kasus hukum yang dialami anggota FPI. "Tindakan diplomat Jerman itu janggal," kata dia.

    Menurut Ridlwan jabatan diplomat sering digunakan sebagai cover atau kedok agen intelijen resmi bekerja. Hal itu lazim dilakukan oleh berbagai negara. "Namun jika terbukti melakukan tindakan spionase secara terang-terangan, bisa diusir paksa, persona non grata," katanya.

    Hal itu, kata dia, sesuai dengan pasal 3 Konvensi Jenewa yang mengatur hak-hak dan kekebalan diplomatik. Dalam konvensi itu disebutkan bahwa seorang diplomat asing dilarang keras melakukan tindakan mata-mata di negara tempatnya bertugas. Menteri Luar Negeri berhak mengusir diplomat itu bila melanggar aturan.

    Dia mencontohkan sebuah peristiwa pada 1982, saat oknum diplomat Rusia bernama Finenko tertangkap melakukan kegiatan spionase dengan membeli informasi pada oknum tentara bernama Susdaryanto. "Mereka tertangkap satgas operasi Pantai Bakin dan Finenko langsung dipulangkan paksa," katanya.

    Ridlwan melihat kunjungan diam-diam diplomat Jerman yang tidak diakui sebagai perintah resmi sudah cukup sebagai bukti. "Kemlu RI bisa meminta identitas lengkap diplomat Jerman itu dan mendesak agar yang bersangkutan pulang ke Jerman," ujar Ridlwan.

    Namun Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia memastikan bahwa kedatangan salah seorang pegawainya ke Kantor DPP FPI tak terkait dengan urusan politik. Kedutaan mengatakan kedatangan itu hanya untuk memastikan kondisi keamanan di Kantor Kedubes Jerman saat aksi demonstrasi FPI.

    "Sehubungan dengan pemberitahuan mengenai demonstrasi yang berlangsung pada hari Jumat, 18 Desember 2020, salah seorang pegawai Kedutaan Jerman berusaha untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan yang bersangkutan karena demonstrasi juga dapat melintasi kawasan Kedutaan," tulis Kedutaan Besar Jerman saat memberi klarifikasi, Senin, 21 Desember 2020.

     

     

     

    Lihat Juga