Gugatan di MK, Tim Eri Klaim Punya Banyak Bukti Pelanggaran Kubu Machfud Arifin

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tomuan Sugiarto dari BBHAR DPC PDIP Kota Surabaya. Foto Istimewa

    Tomuan Sugiarto dari BBHAR DPC PDIP Kota Surabaya. Foto Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya telah menyiapkan segudang bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan pendukung Machfud Arifin dan Mujiaman. Bukti-bukti dugaan pelanggaran tersebut akan dibeberkan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), jika Machfud - Mujiaman menggugat kemenangan yang diraih pasangan Eri Cahyadi-Armuji.

    Jadi segudang bukti sudah kami siapkan. Masyarakat yang berbondong-bondong melaporkan ke kami. Mereka pun siap jadi saksi. Puluhan perkara juga sudah kita laporkan ke Bawaslu. Semuanya akan jadi senjata kita di MK," kata Tomuan Sugiarto dari BBHAR DPC PDIP Surabaya, Ahad, 20 Desember 2020, dalam keterangan tertulis.

    Tomuan mengatakan dugaan pelanggaran yang buktinya dimiliki ada beberapa macam. Mulai dari bagi-bagi sembako, sarung, baju, hingga uang pada saat kampanye. Ia mengatakan pembagian itu menggunakan metode sistematis dan berlangsung massif.

    Ia menyebut warga penerima sembako diorganisir pengurus RT/RW dan PKK dan diminta menyertakan KTP, KK dan nomor handphone untuk pendataan. Bahkan, ia menyebut bagi-bagi uang, banyak ditemukan pada malam hari sebelum coblosan.

    "Warga yang menerima sembako wajib melampirkan KTP Surabaya, lalu ada yang bilang datanya akan diinput dalam aplikasi," ujar Tomuan.

    Ia pun meminta MK tidak perlu memproses gugatan MA-Mujiaman. Tomuan berargumen selisih suara di Pilkada Surabaya sangat tebal, yaitu hampir 14 persen, yaitu 56,94 persen dibanding 43,06 persen. Beda di antara dua kandidat itu adalah 145.746 suara.

    "Andaikata kemenangan Eri-Armuji sangat tipis, misal hanya unggul 0,5 persen, perselisihan hasil Pilkada lebih rasional untuk dilakukan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.