Muktamar Hybrid ala PPP di Masa Pandemi Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah pandemi Covid-19, Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan atau PPP digelar secara kombinasi fisik dan virtual. Secara fisik, peserta muktamar alias muktamirin berkumpul berdasarkan zonasi di 9 kota.

Yakni di Makassar, Medan, Padang, Palembang, Serang, Bogor, Semarang, Surabaya, dan Samarinda. Dari sembilan kota itu, mereka terhubung secara virtual dengan panitia yang bertempat di Makassar.

Pelaksana tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, para peserta muktamar terhubung menggunakan aplikasi Lumi. Suharso mengklaim aplikasi ini baru pertama kali digunakan di Indonesia.

"Ini membuktikan bahwa PPP tetap mengikuti kemajuan teknologi," kata Suharso, Jumat malam, 18 Desember 2020.

Sekretaris Panitia Pelaksana Muktamar IX Achmad Baidowi mengatakan acara digelar dengan metode ini lantaran laju penularan Covid-19 di Indonesia makin tinggi. Awalnya, panitia berencana menggelar muktamar terpusat di Makassar, tetapi sebagian peserta mengikuti secara virtual dari kamar hotel masing-masing.

Rencana ini berubah dengan adanya imbauan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis. Menurut Baidowi, mereka menyarankan agar muktamar digelar dengan sistem zonasi.

"Karena laju Covid-19 di Indonesia makin tinggi, terlebih setelah ada klaster-klaster baru pascakerumunan-kerumunan yang sempat ramai itu, kami diimbau untuk membuat muktamar yang lebih berzona," kata Baidowi kepada Tempo, Sabtu, 19 Desember 2020.

Di setiap zonasi pertemuan, kata Baidowi, jumlah peserta acara tak boleh lebih dari 200 orang. Perubahan ini pun disepakati dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP dengan mengundang para pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah.

Baidowi mengatakan memang sempat ada opsi Muktamar IX diundur. Namun mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhir, akhirnya forum menyepakati muktamar dengan sistem zonasi.

"Panggung utama dari Makassar, semua mengikuti dari zona-zona yang sudah ditetapkan," ujar Baidowi.

Ia mengatakan sempat pula ada problem terkait keabsahan muktamar virtual. Akan tetapi hal itu pun kemudian dapat disepakati.

"Di DPR membuat UU pun bisa disahkan melalui fisik dan virtual, apalagi ini di bawahnya UU," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini.

Muktamar PPP yang ke-9 berlangsung sejak Jumat malam hingga Ahad nanti, 18-20 Desember 2020. Ada tiga agenda muktamar, pertama yakni pembacaan laporan pertanggungjawaban DPP PPP yang menjabat. Kedua, pembaruan visi misi serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, rekomendasi, dan keputusan partai terkait posisi PPP lima tahun mendatang.

Adapun yang ketiga adalah pemilihan ketua umum baru yang akan menakhodai partai kakbah tersebut. Ada dua calon yang memperebutkan kursi ketua umum, yakni Suharso Monoarfa dan Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga putra ulama Nahdlatul Ulama Maimoen Zubair.

BUDIARTI UTAMI PUTRI