Muktamar PPP: Ini Respons Taj Yasin Soal Peluang Aklamasi di Pemilihan Ketum

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

    Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua kandidat memperebutkan kursi ketua umum di Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan yang berlangsung akhir pekan ini atau pada 18-19 Desember 2020. Mereka ialah Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

    Kendati begitu, Suharso--yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional--disebut-sebut lebih unggul dan berpeluang menang secara aklamasi.

    "Kalau melihat hasil Rapimwil (Rapat Pimpinan Wilayah) DPW-DPW banyak yang menyebut nama Pak Suharso bahkan minta aklamasi," kata Sekretaris Panitia Pelaksana Muktamar IX PPP Achmad Baidowi kepada Tempo, Jumat, 18 Desember 2020.

    Ihwal adanya kemungkinan aklamasi di Muktamar PPP, Taj Yasin Maimoen mengingatkan PPP adalah partai Islam yang menjunjung demokrasi. Ketua DPC PPP Jepara ini mengatakan alasan maju sebagai calon ketua umum lantaran ada dorongan dari para kiai, nyai, dan para habib.

    ADVERTISEMENT

    Yasin berujar para pengurus DPC dan DPW PPP juga menginginkan adanya perubahan di partai ka'bah. Salah satunya, PPP diharapkan lebih dekat dengan pondok pesantren dan pemilih. "Partai ini adalah partai Islam yang menjunjung demokrasi, maka partai ini dalam pemilihan kalau bisa bukan aklamasi," ujar Yasin kepada Tempo, Jumat, 18 Desember 2020.

    Yasin mengakui harus meyakinkan muktamirin dalam kontestasi pemilihan ketua umum PPP nanti. Meski begitu, ia percaya muktamirin PPP memahami siapa yang lebih paham dan dekat dengan konstituen.

    Yasin mengatakan dua modal ini diperlukan jika PPP masih ingin lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di Pemilu 2024. "Banyak pengamat mengatakan Muktamar PPP IX 2020 ini apabila salah memilih ketua akan hilang di tahun 2024, semoga saja dan harapan saya 2024 tetap lolos."

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.