KPK Usut Penyimpangan Surat Lunas BLBI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami penerbitan Surat Keterangan Lunas(SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Surat keterangan lunas yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung merupakan dasar penghentian penyidikan kasus BLBI.

    "SKL (Surat Keterangan Lunas) itu kebijakan pemerintah, tapi KPK konsen (menaruh perhatian) jika ada oknum atau pejabat yang melakukan penyimpangan terhadap keluarnya SKL itu. Itulah yang akan kita telusuri," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, Rabu (22/10), dalam keterangan pers di kantor Komisi, Jakarta.

    Menurut Antasari, jika ada proses Surat Keterangan Lunas yang tidak sesuai ketentuan, Komisi akan merekomendasikan agar kasus BLBI itu dibuka kembali. Namun, Komisi juga tidak bisa serta merta mencabut Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) yang dikeluarkan kejaksaan. "Ketika kasus ini dibungkus SP3, apakah serta merta dapat menarik tanpa dibuka oleh yang menutup?" ujarnya.

    Saat ditanya apakah Komisi akan langsung mengambil alih kasus-kasus BLBI, Antasari mengatakan akan diputuskan setelah ada rekomendasi dari tim kecil yang dibentuk Komisi.

    Pada saat yang sama, fakta-fakta persidangan dalam kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani juga akan menjadi bahan pertimbangan Komisi. "Fakta-fakta persidangan itu juga menjadi bahan diskusi, cukup alot, ramai, dinamis," kata Antasari.

    Sutarto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.