BPIP Minta Duta Damai Dunia Maya BNPT Fokus Kampanye Toleransi di Medsos

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Stafsus BPIP Antonius Benny Susetyo beraudiensi dengan Duta Damai Dunia Maya BNPT regiona Jakarta pada Kamis, 17 Desember 2020. (Dok. Istimewa)

    Stafsus BPIP Antonius Benny Susetyo beraudiensi dengan Duta Damai Dunia Maya BNPT regiona Jakarta pada Kamis, 17 Desember 2020. (Dok. Istimewa)

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo beraudiensi dengan Duta Damai Dunia Maya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Regional DKI Jakarta, pada Kamis, 17 Desember 2020.

    Dalam pertemuan itu, Benny mengatakan media sosial menjadi salah satu penyebab penyebaran radikalisme. "Radikalisme tumbuh dan berkembang salah satunya karena media sosial. Ini harus menjadi salah satu fokus," kata Benny dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 17 Desember 2020.

    Benny menjelaskan, radikalisme terjadi di saat seseorang menganggap dirinya paling benar dan yang lain salah, serta melegalkan kultur kekerasan.

    Benny pun berharap Duta Damai Dunia Maya BNPT dapat saling bersinergi dalam menyosialisasikan toleransi, kedamaian, dan pembumian Pancasila.

    ADVERTISEMENT

    Menurut dia, Duta Damai Dunia maya BNPT dapat mensosialisasikan dan bekampanye tentang toleransi, persatuan, dan kebersaamaan di media sosial untuk merebut wacana publik yang saat ini sering disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

    "Duta Damai dapat mengkampanyekan kultur kehidupan bukan kultur kematian. Jika tidak, jalan pintas persoalan radikalisme dan ekstrimisme akan terus menjamur karena dirasuki permusuhan," ujarnya.

    Wakil Ketua Duta Damai Dunia Maya BNPT, Bintang E P Siregar, berharap dapat bersinergi dengan BPIP khususnya dalam menyebarkan konten toleransi. Ia menyebut Duta Damai sudah fokus kampanye toleransi. "Saat ini memang fokus kami adalah kampenye tentang toleransi melalui dunia maya tetapi secara langsung juga dilakukan," ucap Bintang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.