Rakor Kesatuan Bangsa Polhukam Bahas 12 Isu Strategis

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa ‘Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa’ di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa ‘Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa’ di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.

    INFO NASIONAL – Kesatuan bangsa Indonesia adalah prasyarat terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi modal utama mencapai tujuan nasional seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. 

    Keragaman Indonesia menjadi sebuah kekuatan, namun potensi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa pun beragam. Untuk itu, pemerintah memerlukan strategi yang tepat bagi masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

    Menyikapi hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengadakan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program K/L. Hasil evaluasi dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi di bidang Kesatuan Bangsa (Kesbang) untuk K/L.

    “Meskipun yang paling tinggi filosofinya itu Ketuhanan yang Maha Esa, tetapi intinya ada di Persatuan Indonesia. Mendirikan negara itu karena ingin bersatu dalam keberbedaan sehingga kita ber-Tuhan agar kita bersatu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa ‘Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa’ di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.

    Pada Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh pimpinan dari 34 K/L tersebut, Menko Polhukam menyerahkan langsung hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa.

    Menteri Mahfud meyakini setiap K/L sudah memiliki berbagai program dan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, tetap dibutuhkan evaluasi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang cepat. Hasilnya akan menjadi dasar perbaikan yang sesuai dengan rekomendasi berbasis fakta yang dianalisis mendalam.

    Kedeputian VI/ Bidang Koordinasi Kesbang Kemenko Polhukam melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan rekomendasi. Laporan tersebut disusun melalui enam tahapan yaitu penyusunan kuesioner dan pedoman konsultasi publik, penyebaran kuesioner, konsultasi publik, pengolahan dan analisis data, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, serta uji sahih internal.

    Ada 12 isu strategis yang menjadi fokus dalam evaluasi dan rekomendasi tersebut, yakni internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional warga Negara dan Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa. Selain itu Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Berlandaskan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara; serta Pembinaan Interaksi Sosial melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan.

    Berikutnya, Gerakan Moderasi Beragama dan Gerakan Kewaspadaan Nasional Terhadap Berbagai Tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya Sinergi TNI dan POLRI dengan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan; serta Pelaksanaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat dan Pekerjaan.

    Isu lainnya adalah Gerakan Melawan Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang dan Politisasi SARA dalam Pilkada serta Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pilkada. Dua isu terakhir yakni Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih serta Penanganan Permasalahan WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur dan Pejuang Pro Integrasi Timor Timur.

    “Semuanya urgent. Kita tidak bisa memposisikan Isu Internalisas inilai-nilai Pancasila dan hak konstitusi warga Negara lebih urgent daripada Moderasi Beragama karena maksud dan tujuannya pasti berbeda,” ujar Deputi VI/ Bidang Koordinasi Kesbang Kemenko Polhukam, Janedjri M Gaffar.

    Penyusunan rekomendasi melibatkan lembaga pemeritah pusat di daerah, lembaga-lembaga daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, tokoh-tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan serta akademisi, media massa dan lembaga swadaya masyarakat. “Pelibatan partisipasi masyarakat merupakan bentuk aktif kedaulatan rakyat secara langsung dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang responsif,” kata Janedjri.

    Janedjri berharap, hasil evaluasi dan rekomendasi ini dibutuhkan agar kebijakan dan program yang dijalankan K/L semakin efektif untuk memperkokoh kesatuan bangsa. “Dengan modal kesbang yang kuat dan kokoh, diharapkan energi kehidupan berbangsa dan bernegara akan sepenuhnya diarahkan untuk mencapai tujuan nasional,” katanya.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.