Pengamat: Ucapan Mahfud soal Penjemputan Rizieq Paradoks dan Blunder Sejak Awal

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Mahfud MD (tengah) saat melakukan kunjungan kerja ke Korps Marinir Cilandak, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020. Dalam kunjungan Menkopolhukam juga menyaksikan peragaan kendaraan tempur serta demonstrasi, melakukan tour facility, menyaksikan demonstrasi keterampilan prajurit Denjaka dan static show, serta memberikan pengarahan khusus kepada para prajurit Korps Marinir. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menkopolhukam Mahfud MD (tengah) saat melakukan kunjungan kerja ke Korps Marinir Cilandak, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020. Dalam kunjungan Menkopolhukam juga menyaksikan peragaan kendaraan tempur serta demonstrasi, melakukan tour facility, menyaksikan demonstrasi keterampilan prajurit Denjaka dan static show, serta memberikan pengarahan khusus kepada para prajurit Korps Marinir. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. ihwal penjemputan Rizieq Shihab paradoks sejak awal. Mahfud sebelumnya membolehkan penjemputan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu di Bandara Soekarno-Hatta setiba dari Mekah, Arab Saudi, pada 10 November lalu, asalkan massa tertib protokol kesehatan.

    Menurut Adi, imbauan itu bertolak belakang dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. "Ya paradoks sekaligus blunder. Satu sisi PSBB tidak perbolehkan kerumunan, tapi ada statement MMD (Mahfud Md.) yang membolehkan asal tertib. Efeknya berjubel ribuan orang menjemput HRS (Habib Rizieq Shihab)," kata Adi kepada Tempo, Kamis, 17 Desember 2020.

    Adi berujar seharusnya pemerintah bisa memprediksi penjemputan Rizieq akan menimbulkan kerumunan dan pasti melanggar protokol kesehatan. Apalagi mantan ketua umum FPI itu sudah lebih tiga tahun tak berada di Indonesia. Berkaca dari puja-puji pengikutnya selama ini, kata Adi, semestinya ada perkiraan kedatangannya bakal disambut besar-besaran.

    Namun, Adi melanjutkan, justru tak ada mitigasi atau larangan dari pemerintah. Bahkan para menteri yang biasanya tegas mengultimatum masyarakat yang melanggar PSBB pun tak bersuara.

    "Dalam kasus Rizieq enggak ada tuh, kok terkesan welcome. Mestinya Menkes bicara, polisi, dan khususnya Mendagri yang biasanya kencang terkait aturan PSBB," ujar Adi.

    Adi mengatakan paradoks dan blunder di awal inilah yang kemudian diluruskan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemarin, seusai diperiksa polisi terkait kerumunan Rizieq di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan Mahfud semestinya turut bertanggung jawab atas kerumunan Rizieq.

    Ridwan Kamil mengatakan kekisruhan kerumunan Rizieq yang berlarut-larut dimulai sejak pernyataan Mahfud yang membolehkan penjemputan. Dia menilai pernyataan itu membuka ruang tafsir sehingga ribuan orang datang ke Bandara Soekarno-Hatta.

    Ridwan Kamil mengatakan semestinya bukan hanya kepala daerah yang dimintai klarifikasi oleh polisi. Sejauh ini, polisi memang memeriksa Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pelbagai kerumunan Rizieq setelah tiba di Tanah Air. Menurut Ridwan Kamil, Mahfud pun seharusnya ikut diperiksa polisi.

    Adi Prayitno menganggap Ridwan Kamil ingin mengingatkan bahwa persoalan kerumunan Rizieq tak selesai di hilir. Semisal dengan memeriksa dua gubernur dan mencopot dua Kepala Kepolisian Daerah sebagai buntut dari kerumunan tersebut. Namun ujar Adi, ada masalah di hulu yakni pemerintah pusat yang sejak awal tak tegas.

    "Makanya bagi RK semua orang harus bertanggung jawab, kalau dari hilir diperiksa, dimintai keterangan, bahkan ada yang tersangka, bagaimana yang hulu, yang welcome," kata Adi.

    Adi menilai Ridwan Kamil hanya ingin mendudukkan persoalan kerumunan Rizieq secara proporsional. Dia menyebut ucapan mantan Wali Kota Bandung itu memang sesuai dengan latar belakangnya sebagai profesional dan profilnya yang blak-blakan, terbuka, serta tak memiliki beban untuk bisa mengkritik pemerintah pusat.

    Menurut Adi, publik pun semestinya berterima kasih kepada Ridwan Kamil lantaran sudah berusaha meluruskan persoalan ini. "Bagus lah kalau kepala daerah di negara ini ada yang blak-blakan dan terbuka bahwa persoalan HRS ini ada yang terputus, bukan hanya di hilir. Saya kira harus mulai begini, biar clear dan transparan," ujar Adi.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini tak menampik bahwa ucapan Ridwan Kamil bisa dianggap sebagai manuver politik. Namun Adi menilai hal tersebut tak masalah. Kepala daerah, kata dia, memang wajib bermanuver asalkan proporsional dan substansial, bukan sekadar mencari sensasi.

    "Enggak apa-apa manuver, apa yang salah dengan manuver, yang penting on the right track, rasional, dan masuk akal," kata Adi.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.