Mahfud Md Bilang Siap Bertanggung Jawab Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) menerima cenderamata dari Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dalam seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Bakamla di Jakarta, Selasa 15 Desember 2020. Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) menerima cenderamata dari Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dalam seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Bakamla di Jakarta, Selasa 15 Desember 2020. Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md menyatakan siap bertanggungjawab atas kerumunan yang ditimbulkan saat kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, pada 10 November lalu. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebut Mahfud bertanggungjawab dalam kasus ini karena mempersilakan masyarakat menjemput Rizieq Shihab.

    "Siap, Kang RK. Saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang," ujar Mahfud lewat akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu, 16 Desember 2020.

    "Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," lanjut Mahfud.

    Ridwan Kamil sebelumnya meminta polisi juga memeriksa Mahfud untuk dimintai klarifikasi dan keterangan lain dalam kasus ini. "Kita kan negara hukum yang mengedepankan kesetaraan di mata hukum yang sama," ujar Ridwan usai menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jalan Sukarno Hatta, Bandung, Rabu, 16 Desember 2020.

    "Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau (Mahfud) harus bertanggung jawab tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," lanjut Ridwan Kamil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.