Mabes Polri Sebut Kesulitan Selidiki 349 Investasi Bodong

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono saat memberikan keterangan pers terkait gelar perkara kebakaran gedung Kejagung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020. Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara di tahap penyidikan kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung untuk mensinkronkan fakta yang diperoleh terkait insiden kebakaran. Dari hasil pemeriksaan, dugaan penyebab sementara kebakaran terjadi lantaran nyala api terbuka. Hasil itu didapatkan dari olah tempat kejadian perkara sebanyak enam kali. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono saat memberikan keterangan pers terkait gelar perkara kebakaran gedung Kejagung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020. Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara di tahap penyidikan kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung untuk mensinkronkan fakta yang diperoleh terkait insiden kebakaran. Dari hasil pemeriksaan, dugaan penyebab sementara kebakaran terjadi lantaran nyala api terbuka. Hasil itu didapatkan dari olah tempat kejadian perkara sebanyak enam kali. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Helmy Santika mengungkap kesulitan menyelidiki 349 investasi bodong yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    "Yang kami terima adalah alamat website yang digunakan untuk investasi. Pada saat kami terima, kami cek, sudah tidak aktif, sudah mati websitenya," ujar Helmi di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 16 Desember 2020.

    Alhasil, tim penyidik Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus membutuhkan cara lain untuk bisa melacak keberadaan ratusan investasi bodong tersebut. Salah satunya dengan menggandeng Direktorat Tindak Pidana Siber.

    "Iya kerja sama dengan Siber untuk menelusuri situs yang sudah mati, seperti IP address dan sebagainya," kata Helmi.

    ADVERTISEMENT

    Sebelumnya, tercatat hingga Oktober 2020 Satuan Tugas Waspada Investasi milik OJK menemukan dan memblokir 349 entitas investasi bodong dan menghentikan 1.026 fintech peer to peer (P2P) lending ilegal.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.