KPK Fasilitasi Sertifikasi Lahan Monas Jadi Aset Kementerian Sekretariat Negara

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kawasan Monumen Nasional (Monas) yang ditutup untuk umum saat pandemi COVID-19 di Jakarta, Jumat, 17 April 2020. Sejak mewabahnya virus corona (COVID-19) di Indonesia dengan jumlah orang yang terinfeksi terus meningkat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberlakukan aturan jaga jarak aman atau physical distancing yang disusul dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 untuk percepatan penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

    Suasana kawasan Monumen Nasional (Monas) yang ditutup untuk umum saat pandemi COVID-19 di Jakarta, Jumat, 17 April 2020. Sejak mewabahnya virus corona (COVID-19) di Indonesia dengan jumlah orang yang terinfeksi terus meningkat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberlakukan aturan jaga jarak aman atau physical distancing yang disusul dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 untuk percepatan penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

    TEMPO.CO, JakartaWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan telah memfasilitasi sertifikasi lahan Monumen Nasional (Monas). Menurut dia, upaya sertifikasi tersebut telah diserahkan pada Senin, 14 Desember 2020. 

    Sejak selesai pembangunan hingga saat ini, lahan Monas belum mendapatkan sertifikasi. Kini, Monas tercatat sebagai aset milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    "KPK melalui tugas koordinasi bersama-sama dengan BPN, Kemensetneg, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendorong penerbitan sertifikasi atas tanah Monas dimaksud dan pencatatan atas aset Monas tersebut kemudian dicatatkan sebagai aset dalam pengelolaan Kemsensetneg," kata Ghufron, Rabu, 16 Desember 2020.

    Lebih lanjut, KPK sepanjang 2020 telah mendorong sertifikasi sebanyak 35.545 aset milik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai total Rp29 triliun.

    "Selain itu terkait penguasaan aset, KPK telah mendorong sebanyak 2.990 lembar pemulihan aset di pusat maupun di daerah yang nilainya sebesar Rp51 triliun," ucap Ghufron.

    KPK juga ikut mendorong pemulihan aset di 506 lokasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang nilainya mencapai Rp12 triliun.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.