Satgas: Positivity Rate Covid-19 di Indonesia 18,1 Persen, Jauh dari Standar WHO

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Satgas COVID-19 yang baru, Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan terkait update pandemi tersebut di Indonesia . Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. Ketua Tim Pakar GTPPC-19 (KOMBEN BNPB/M Arfari Dwiatmodjo)

    Juru Bicara Satgas COVID-19 yang baru, Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan terkait update pandemi tersebut di Indonesia . Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. Ketua Tim Pakar GTPPC-19 (KOMBEN BNPB/M Arfari Dwiatmodjo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa saat ini positivity rate Covid-19 di Indonesia telah menembus angka 18,1 persen. Angka ini meningkat tajam dari bulan-bulan sebelumnya dan telah melebihi dari standar WHO.

    "Per 13 Desember 2020, tren positivity rate nasional berada pada angka 18,1 persen dari sebelumnya 13,81 persen. Angka ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari standar yang ditentukan WHO yaitu di bawah 5 persen," ujar Wiku saat konferensi pers, Selasa, 15 Desember 2020.

    Dari data Satgas, pada November lalu positivity rate nasional masih di angka 13,81 persen, atau salah satu yang terendah dari bulan-bulan sebelumnya. Positivity rate tinggi sempat terjadi pada Agustus dan September, di mana positivity rate-nya masing-masing mencapai 16,17 persen dan 16,69 persen.

    Wiku mengatakan tingginnya positivity rate menunjukan maish tingginya penularan yang terjadi di masyarakat. "Hal ini sangat berbahaya. Positivity rate yang tinggi hanya dapat ditekan melalui kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan," kata Wiku.

    Atas dasar itu, Wiku meminta kepada pemerintah dan Satgas di daerah untuk melakukan penegakan disiplin terhadap masyarakat yang tak patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu.

    "Saya juga meminta masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Ingat protokol kesehatan adalah kewajiban," kata Wiku.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.