Peringatkan Jokowi, KSPI: Organisasi Buruh Internasional Soroti UU Cipta Kerja

Presiden KSPI Said Iqbal saat berorasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin, 2 November 2020. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan mendapatkan dukungan organisasi buruh internasional dalam perjuangan menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang atau UU Cipta Kerja. Presiden KSPI Said Iqbal pun mengingatkan Presiden Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat, para pengusaha, dan hakim Mahkamah Konstitusi perihal ini.

Menurut Iqbal, konfederasi buruh internasional akan ikut berkampanye mengkritik omnibus law yang dianggap merugikan pekerja. Ia mengingatkan kampanye internasional ini justru bisa membuat UU Cipta Kerja tak efektif di Tanah Air.

"Kami mengimbau kepada kawan-kawan pengusaha, kepada Bapak Presiden Jokowi yang kami hormati, pimpinan DPR, dan khususnya hakim Mahkamah Konstitusi, hati-hati, ini sedang disorot oleh internasional dan akhirnya bisa tidak efektif ini undang-undang," kata Iqbal dalam konferensi pers daring, Selasa, 15 Desember 2020.

Konfederasi buruh internasional yang disebut mendukung perjuangan KSPI ialah International Trade Union Confederation (ITUC) yang berbasis di Brussel, Belgia, dan IndustriALL yang berbasis di Jenewa, Swiss.

Menurut Iqbal, ITUC sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi dan pimpinan DPR yang berisi dukungan terhadap perjuangan buruh menuntut dibatalkannya UU Cipta Kerja.

Selain itu, Iqbal mengklaim didukung sejumlah serikat buruh lain, seperti Public Service International (PSI), Union Network International (UNI), The Netherlands Trade Union Confederation (FNV), The Trade Union Solidarity Centre of Finland (SASK), The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA), Australian Council of Trade Union (ATCU), The German Trade Union Confederation (DGB), dan Friedrich-Ebbert-Stiftung (FES).

"Ini akan meluas, kampanya internasional sedang bekerja dimotori oleh ITUC dan IndustriALL," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan dunia internasional turut menyorot omnibus law lantaran dinilai tak menghormati hak-hak dasar buruh sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah dan pengusaha Indonesia lewat UU Cipta Kerja akan membahayakan perlindungan buruh di seluruh dunia.

Jika omnibus law yang mendegradasi perlindungan sosial para buruh ini berhasil di Indonesia, dikhawatirkan negara-negara lain melakukan upaya serupa. Maka dari itu, kata Iqbal, dalam rapat virtual ITUC sebelumnya konfederasi buruh sedunia memutuskan mendukung penuh perjuangan buruh Indonesia.

Iqbal mengatakan hak-hak buruh merupakan social law yang dalam konvensi Organisasi Buruh Dunia (ILO) atau traktat-traktat perjanjian internasional sebagai pertimbangan peringkat investasi (investment grade). Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kata dia, pemerintah seharusnya memperhatikan hal ini jika ingin mengundang investor ke Indonesia.

"Para menteri jangan menganggap kami enggak paham. Kami paham bener itu. Dan kalau itu dikampanyekan investment grade Indonesia turun, hati-hati," kata dia.

Ia menyinggung bahwa para konfederasi buruh internasional itu pun memiliki akses ke presiden, perdana menteri, hingga asosiasi pengusaha di negara masing-masing. Iqbal berujar, asosiasi pengusaha di luar negeri, terutama negara maju seperti Eropa dan Jepang juga berbeda dengan asosiasi pengusaha di Indonesia.

"Kalau investment grade turun investor enggak mau masuk. Ya kecuali investor-investor nakal, pengusaha-pengusaha hitam, ya maaf ya terutama dari Cina. Tapi ingat kita hidup kan tidak dari investasi Cina saja," ucap dia.

Selain dukungan dalam bentuk kampanye internasional, Iqbal mengatakan akan mengajukan saksi ahli dari ILO atau konfederasi internasional lainnya untuk sidang uji materi omnibus law Cipta Kerja di MK. "Orangnya sudah ada, akan kami ajukan dalam waktu dekat ini."






Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

4 jam lalu

Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum kunjung usai menimpa perusahaan di Indonesia


Kebut Penyaluran BSU, Kemnaker: Jika Tak Tersalurkan, Dana Kembali ke Kas Negara

8 jam lalu

Kebut Penyaluran BSU, Kemnaker: Jika Tak Tersalurkan, Dana Kembali ke Kas Negara

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan bantuan subsidi upah (BSU) tersalurkan seluruhnya sebelum batas akhir pengambilan BSU pada 20 Desember 2022.


RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

1 hari lalu

RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

OJK akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU PPSK, terutama soal topik-topik yang berkaitan dengan pengawasan otoritas tersebut.


Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

2 hari lalu

Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

Ribuan orang dibantai secara massal di Kolombia pada 5-6 Desember 1928. Peristiwa ini disebut Pembantaian Pisang.


Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

3 hari lalu

Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Saleh Daulay mengatakan telah menerima audiensi berbagai kalangan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

3 hari lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

6 hari lalu

Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

Massa buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta mulai membubarkan diri. Lalu lintas di sekitarnya sempat tersendat.


Tuntut Heru Budi Putuskan UMP 2023 Naik 10 Persen, Buruh: Angka yang Wajar untuk Jakarta

6 hari lalu

Tuntut Heru Budi Putuskan UMP 2023 Naik 10 Persen, Buruh: Angka yang Wajar untuk Jakarta

Buruh menggelar demonstasi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat hari ini sehubungan dengan UMP Jakarta 2023. Mereka menolak keputusan Heru Budi.


Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

7 hari lalu

Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

Kenaikan UMK 2023 sebesar 9,65 persen diklaim paling moderat dan rasional.


Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

7 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.