Mahfud Md Klaim Pilkada Serentak 2020 Tanpa Klaster Covid-19

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima secara simbolik laporan hasil penyelidikan TGPF Intan Jaya dari Ketua TGPF Benny Mamoto, Rabu, 21 Oktober 2020 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima secara simbolik laporan hasil penyelidikan TGPF Intan Jaya dari Ketua TGPF Benny Mamoto, Rabu, 21 Oktober 2020 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di masa pandemi tidak memunculkan kluster baru covid-19. Pilkada diselenggarakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

    "Kami bersyukur berhasil mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang dulu muncul ketika pilkada serentak ini akan dilaksanakan di dalam suasana covid," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin, 14 Desember 2020.

    Sebelumnya, menurut Mahfud, banyak sekali masukan kepada pemerintah agar pilkada ditunda. Salah satunya prediksi akan timbulnya kluster baru jika pilkada tidak ditunda. Namun, Mahfud mengatakan pemerintah harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat.

    "Semua saran kami tampung, kami ajarkan protokol kesehatan dan alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi kluster baru. Apakah covid itu masih ada? Masih," kata Mahfud.

    Mahfud juga mengapresiasi atas kepedulian masyarakat, baik yang setuju pilkada ditunda maupun yang setuju Pilkada 2020 tetap dilaksanakan. Itu semua, menurut Mahfud, bukti kecintaan masyarakat terhadap bangsa ini.

    "Tingkat partisipasi, alhamdulillah meningkat. Dulu partisipasi kita di pilkada serentak 2015 itu adalah 69,02 persen, sekarang naik menjadi 75,82 persen jauh lebih tinggi dari pemilihan yang ada di Amerika," kata Mahfud.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.