Kasus Penembakan Anggota FPI, Komisi III DPR Minta Penyelidikan Transparan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin, 14 Desember 2020. Polisi akhirnya menangkap keenam anggota FPI yang menaiki mobil Chevrolet Spin di rest area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

    Anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin, 14 Desember 2020. Polisi akhirnya menangkap keenam anggota FPI yang menaiki mobil Chevrolet Spin di rest area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Basari mendesak adanya penyelidikan yang profesional, cermat, dan transparan ihwal peristiwa penembakan anggota FPI.

    Menurut Taufik, kasus tersebut juga menjadi ujian bagi kredibilitas Polri untuk mendapatkan kepercayaan publik. Kepolisian, kata dia, harus mampu menjelaskan insiden tersebut disertai bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

    "Kita semua berharap peristiwa ini menjadi terang dan jelas. Saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung dan saya harap hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Taufik dalam keterangannya, Senin, 14 Desember 2020.

    Taufik mengatakan menghormati penyelidikan oleh Markas Besar Polri maupun pengumpulan fakta yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun ia berharap, temuan Komnas HAM dan penyelidikan Mabes Polri dapat saling melengkapi dan hasilnya mampu menjawab keraguan publik.

    Menurutnya, perlu ada bukti dan dokumen saintifik yang obyektif untuk menjawab pelbagai tuduhan terkait peristiwa penembakan tersebut. Selain barang bukti dan keterangan saksi, ia berujar diperlukan juga hasil otopsi dan uji balistik.

    Mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini berujar, dokumen-dokumen itu akan dapat memberi gambaran ihwal peristiwa penembakan, seperti bagaimana dan dari arah mana penembakan dilakukan, jarak tembakan, kondisi jenazah, dan lainnya. "Inilah dokumen saintifik yang bersifat obyektif," kata politikus NasDem ini.

    Taufik pun mengajak masyarakat untuk tidak berspekulasi, tetapi tetap kritis mengawasi proses penyelidikan baik oleh Mabes Polri maupun Komnas HAM. Dia berujar, Komisi Hukum DPR juga akan melakukan pengawasan kepada dua institusi mitra tersebut.

    Taufik juga meminta Mabes Polri menindak tegas personelnya jika kemudian ditemukan fakta pelanggaran hukum dan prosedur. Sebaliknya jika penembakan itu sesuai prosedur, ia berujar semua pihak harus mendukung penegakan hukum oleh Kepolisian. "Kita nantikan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, ini adalah ujian bagi tegaknya hukum di negeri ini," kata dia.

    Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri sebelumnya melakukan rekonstruksi penembakan enam anggota FPI di kawasan Karawang, Jawa Barat, pada Ahad malam hingga Senin dini hari, 13-14 Desember 2020. Salah satu keterangan teranyar Kepolisian yang disorot publik ialah penembakan empat anggota FPI di dalam mobil polisi. Menurut Kepolisian, langkah itu diambil lantaran empat orang pengawal Rizieq Shihab itu berusaha melawan dan merebut senjata api milik aparat.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.