Kemenkes Siapkan 440 Ribu Nakes dan 23 Ribu Vaksinator untuk Vaksinasi Covid-19

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memindahkan vaksin COVID-19 dari China Sinovac Biotech Ltd. ke ruangan khusus saat tiba di PT Bio Farma (Persero) di Bandung, Jawa Barat, 7 Desember 2020. Foto: Muchlis Jr - Sekretariat Presiden

    Petugas memindahkan vaksin COVID-19 dari China Sinovac Biotech Ltd. ke ruangan khusus saat tiba di PT Bio Farma (Persero) di Bandung, Jawa Barat, 7 Desember 2020. Foto: Muchlis Jr - Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan menyiapkan sebanyak 440 ribu tenaga kesehatan dan 23 ribu vaksinator untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

    "Sampai dengan 5 Desember, sudah dilakukan pelatihan sebanyak 12.408 orang untuk 21 provinsi," kata Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi dalam keterangannya, Senin, 14 Desember 2020.

    Oscar mengatakan, workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator telah dilangsungkan untuk 29.635 orang dari 34 provinsi. "Artinya, semuanya berjalan seusai dengan rencana kami, dan insya Allah kesiapan itu kita jaga dari sisi jumlah, proporsional dari semua provinsi akan tercakup," ujarnya.

    Selain proses pemberian vaksinasi, Oscar mengatakan pihaknya juga berupaya mengedukasi masyarakat sebelum program vaksinasi berjalan. Ia berharap masyarakat paham tentang pentingnya vaksinasi, juga soal kehalalan, dan efektivitasnya.

    Meski begitu, Oscar menilai yang tidak boleh ditinggalkan adalah mengkomunikasikan kepada masyarakat agar mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. "Itu adalah cara paling ampuh untuk melindungi masyarakat."

    Pemerintah berencana mendatangkan tiga juta dosis vaksin Covid-19. Dari jumlah tersebut, Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya akan tiba pada tahap berikutnya dan diharapkan bisa disuntikkan serentak kepada para tenaga kesehatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.