Bawaslu Jateng Telusuri Politik Uang Pilkada 2020 Empat Kabupaten

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja melipat surat suara di Kantor KPU Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 25 November 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten menyiapkan surat suara sebanyak 988.344 lembar untuk memenuhi kebutuhan Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Klaten 2020 yang tersebar di 2.550 tempat pemungutan suara di Kabupaten Klaten. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

    Sejumlah pekerja melipat surat suara di Kantor KPU Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 25 November 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten menyiapkan surat suara sebanyak 988.344 lembar untuk memenuhi kebutuhan Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Klaten 2020 yang tersebar di 2.550 tempat pemungutan suara di Kabupaten Klaten. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menelusuri dugaan praktik politik uang yang terjadi pada Pilkada 2020 di empat kabupaten.

    "Hal tersebut berdasarkan laporan yang kami terima dari kelompok masyarakat pada Pilkada Serentak 2020 terkait dugaan praktik politik uang di Kabupaten Pekalongan, Purworejo, Pemalang, dan Purbalingga," kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin, di Semarang, Ahad, 13 Desember 2020.

    Ia mengungkapkan hingga saat ini masih melakukan proses penelusuran dan pendalaman dengan terjun langsung ke lapangan terkait dugaan politik uang.

    "Jadi sampai hari ini masih kami telusuri dan dalami, memang sudah ada beberapa yang diproses register, tapi rata-rata masih dalam proses penelusuran dan pendalaman," ujarnya.

    Berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, lanjut dia, bila memenuhi unsur tindak pidana dugaan politik uang, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.

    Selain dugaan politik uang, Bawaslu Jateng bersama Bawaslu masing-masing kabupaten/kota juga menangani kasus dugaan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat pilkada sebanyak 95 kasus dan pelanggaran netralitas kepala desa sebanyak 63 kasus.

    Selain itu, pada saat hari pemungutan suara, juga ditemukan sejumlah pelanggaran dan telah ditangani di lokasi.

    "Hasil pengawasan teman-teman di daerah masih menemukan adanya beberapa catatan, misalnya surat suara kurang dan formulir yang tertukar," ujar Rofiuddin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.