Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya pernah membandingkan jumlah OTT dari tahun ke tahun yang dilakukan KPK pada 6 bulan pertama sejak 2016.
Pada 2016, selama enam bulan pertama dari 1 Januari-15 Juni ada delapan operasi tangkap tangan. Kemudian 2017 ada lima tangkap tangan. Memasuki tahun 2018 ada 13 operasi yang merupakan paling tinggi, dan pada 2019 ada tujuh.
KPK menjalankan kembali OTT pada 2 Juli 2020, kali ini dalam kasus suap pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar da istrinya Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria.
Setelah itu, berbagai pemberitaan mengenai OTT KPK tampak tidak terdengar lagi. Baru menjelang akhir tahun, KPK mulai "rajin" kembali dengan melakukan empat OTT dalam waktu yang berdekatan bahkan dua operasi akhirnya menjerat dua menteri sebagai tersangka.
Pertama, OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Kedua, OTT pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) yang kemudian menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka. Dua OTT lainnya dilakukan terhadap dua kepala daerah, yakni Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.
Berkurangnya OTT KPK ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia menyadari bahwa masyarakat melihat kualitas kinerja KPK hanya dari sisi penindakan dibandingkan pencegahan. Selama ini masyarakat melihat kualitas kinerja KPK itu hanya dari sisi penindakan lebih khususnya dari sisi OTT.
"Itu harus kami sadari. Teman-teman wartawan lebih tertarik memberitakan kegiatan OTT dari pada kegiatan-kegiatan pencegahan yang sebetulnya kalau dari nilai potensi kerugian negara yang kami selamatkan jauh lebih besar ketimbang penindakan," kata Alex.
Namun, dia juga menegaskan kegiatan penindakan KPK tetap berjalan. Dia memastikan setiap pelaporan dari masyarakat terkait dengan adanya tindak pidana korupsi masih diterima sampai saat ini dan ditindaklanjuti.
Berikut daftar 8 OTT KPK sepanjang 2020 per 10 Desember
1. OTT Bupati Sidoarjo, 7 Januari
2. OTT Anggota KPU, 8 Januari
3. OTT Universitas Negeri Jakarta, 20 Mei
4. OTT Bupati Kutai Timur, 2 Juli
5. OTT Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, 25 November
6. OTT Wali Kota Cimahi, 27 November
7. OTT Bupati Banggai Laut, 3 Desember
8. OTT Pejabat Kementerian Sosial, 5 Desember
