Perlindungan Sosial untuk Desa, Perempuan dan Pandemi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • INFO NASIONAL -- Berbagai upaya disiapkan sejumlah kementerian terkait perlindungan sosial dan kesehatan selama pandemi Covid-19. Semua daya ini diharapkan dapat mempercepat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021.

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyiapkan prioritas penggunaan dana desa 2021 dalam dua cara. Pertama, memulihkan ekonomi desa dengan pengembangan dan revitalisasi Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) serta penyediaan listrik desa untuk Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kedua pendataan desa, pemetaan dan sumber daya desa, dan pengembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi.

    “Prioritasnya adalah digitalisasi ekonomi, ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Kalau semua produk desa terkomunikasikan dengan baik akan menghadirkan off-taker yang banyak,” ujar Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dalam Indonesia Outlook 2021 yang digagas Tempo, 10 Desember 2020.

    Abdul Halim juga mengingatkan, ada tiga hal yang patut digarisbawahi dalam penggunaan dana desa tahun depan. Yaitu sesuai kewenangan desa, dikerjakan secara swakelola, dan menggunakan metode padat karya tunai desa, baik infrastruktur produktif danekonomi produktif.

    Sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menjamin perlindungan sosial, khususnya untuk kaum perempuan dan anak-anak. “Karena saat ni penyebarannya mengarah pada klaster keluarga, sebab itu kami mengeluarkan protokol kesehatan keluarga,” ujar Sekretaris KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu.

    KemenPPPA juga tetap melakukan pendampingan kepada kaum perempuan yang mengalami kekerasan melalui layanan pengaduan secara daring. Langkah ini diambil karena  sulitnya para perempuan korban kekerasan mencari upaya perlindungan selama pandemi. “Dalam fenomena global, kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Pembatasan sosial menyulitkan pelayanan sosial terhadap kekerasan,” kata Pribudiarta.

    Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan pada perempuan. Data yang masuk hingga Oktober 2020 sebanyak 1.617 kasus,  terdiri dari 1.458 kasus berbasis gender dan 159 kasus non-kekerasan berbasis gender.

    Mayoritas Kekerasan berbasis gender terjadi di ranah rumah tangga, yaitu 960 kasus, sedangkan di ranah komunitas 480 kasus, dan 18 kasus tingkat negara. Bahkan, kasus kekerasan pada perempuan berbasis siber meningkat drastis. Jika tahun lalu hanya 281 kasus, kini menjadi 659 kasus kekerasan seksual.

    Komnas Perempuan berpandangan, perlu pendidikan publik dan penguatan kapasitas perempuan khususnya terhadap kekerasan, penindakan terhadapa pelaku, dan memastikan pelibatan perempuan dalam arah pembangunan, serta tersedianya payung hukum yang komprehensif. “Karena itu, kami mendorong segera disahkan RUU kekerasan seksual,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Chadidjah Salampessy.

    ementara itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan berbagai instrumen yang diperlukan agar vaksinasi Covid-19 terlaksana secara masif tahun depan. “Ditargetkan ada 100 juta orang di usia 18-50 tahun, dan semoga bisa terintegrasi dalam satu data yang mencakup nama dan alamat penerima vaksin,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi.

    Pemerintah dan masyarakat tinggal menunggu hasil di BPOM dan sertifikasi halal dari MUI. Masyarakat tetap diminta menjalankan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak).

    “Protokol 3M plus vaksinasi yang akan mengeluarkan kita dari permasalahan pandemi,” katanya. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan pandemi. “Masyarakat garda terdepan memutus penyebaran Covid-19,” ujar Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas Penanganan Covid-19 Andre Rahadian.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.