KPK Tak Pernah Keluarkan Sprindik untuk Menteri BUMN Erick Thohir

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA

    Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan rapid test.

    Surat perintah penyidikan yang ditujukan kepada Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Erick Thohir tersebut beredar luas. "Setelah kami cek, berdasarkan informasi yang kami terima, KPK tidak pernah mengeluarkan surat tersebut," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi pada Kamis, 10 Desember 2020.

    Berdasarkan foto sprindik yang diterima Tempo, terlihat pada kop surat itu tertulis Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan ada lambang Garuda Pancasila. Sprindik itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

    Tertulis bahwa Firli memberi perintah kepada penyidik Novel Baswedan dan tiga orang lainnya untuk segera menyidik.

    Ali pun meminta masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan KPK. Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada KPK. "KPK menghimbau masyarakat mewaspadai pihak-pihak yang mengatasnamakan KPK," ucap Ali.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.