Hari Antikorupsi dan Pilkada 2020 Berbarengan, Ini Pesan Firli Bahuri

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA

    Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komisaris Jenderal Firli Bahuri mengatakan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada Rabu, 9 Desember bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada 2020. Dia mengatakan momentum yang berbarengan ini harus dilakukan dengan semangat antikorupsi.

    “Bersamaan dengan peringatan Hakordia hari ini, bertepatan dengan pelaksanaan pesta demokrasi rakyat di daerah, Pilkada Serentak 2020 yang digelar di 270 daerah,” kata dia lewat keterangan pers, Rabu, 9 Desember 2020.

    Firli mengatakan masyarakat harus mencegah terjadinya jual-beli suara dan suap-menyuap di Pilkada. Dia mengatakan korupsi pada saat pemilihan merupakan akar dari suburnya korupsi. “Mari cegah sedini mungkin perilaku koruptif di Pilkada 2020,” kata dia.

    Dia mengatakan KPK telah memberikan peringatan pada penyelenggara dan peserta pemilu agar menciptakan Pilkada yang berintegritas dan jujur. Dia mengatakan salah satu kaidah yang tak boleh dilanggar adalah menerima atau memberi suap. “Di mana penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara di pusat maupun daerah sangat rentan terlibat dalam pusaran suap menyuap,” kata dia.

    ADVERTISEMENT

    Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini mengatakan data menunjukkan bahwa tindak pidana yang paling banyak ditangani KPK adalah suap. Data tahun 2018, kata dia, memperlihatkan bahwa dari 30 kali operasi tangkap tangan dengan 122 tersangka. Dari jumlah itu, sebanyak 22 tersangka adalah kepala daerah.

    “Dalam kesempatan ini, saya mengingatkan kembali pesan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu kepada segenap rakyat Indonesia untuk bersama menjaga arah bangsa ini tetap maju dan produktif, demi kesejahteraan dan masa depan NKRI bebas dari Korupsi,” kata Firli Bahuri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.