KontraS: Bentrok FPI - Polisi Berpotensi Jadi Masalah Besar

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah orang menunggu untuk menjemput jenazah anggota FPI di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, Selasa, 8 Desember 2020. Pemulangan jenazah pengawal Rizieq Shihab tersebut, berlangsung setelah Tim Forensik RS Polri menyelesaikan proses autopsi selama lebih kurang 30 jam. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Sejumlah orang menunggu untuk menjemput jenazah anggota FPI di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, Selasa, 8 Desember 2020. Pemulangan jenazah pengawal Rizieq Shihab tersebut, berlangsung setelah Tim Forensik RS Polri menyelesaikan proses autopsi selama lebih kurang 30 jam. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator I Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma, menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi konflik yang lebih besar, pasca bentrok antara Front Pembela Islam (FPI) dengan polisi, beberapa waktu lalu. Feri mengatakan pemerintah harus serius memberi perhatian terhadap kasus ini.

    "Bila tak diselesaikan dengan baik, ini bisa jadi potensi masalah besar," kata Feri kemarin, Selasa, 8 Desember 2020.

    Bentrok antara FPI dan polisi ini mempunyai versinya masing-masing. Kejadian yang terjadi pada Senin dini hari, 7 Desember 2020 di Tol Cikampek, Karawang itu, berujung kematian enam anggota FPI yang sedang mengawal Rizieq Shihab. Polisi mengklaim para Laskar FPI itu ditembak karena menyerang petugas yang menguntit mereka. FPI membantah anggotanya membawa senjata dan menyerang lebih dulu. Mereka justru menuding polisi yang memprovokasi lebih dulu.

    Langkah penyelesaian, kata Feri, bisa dilakukan dengan pengusutan yang transparan terhadap kasus ini. Kepolisian ia minta kooperatif. Terlebih adanya dugaan extra judicial killing dalam kasus tersebut. Feri juga meminta aparat keamanan ke depannya tak sembarangan dan tebang pilih dalam menjalankan tugasnya.

    Terlebih di tengah situasi Pandemi Covid-19 saat ini, peran ini menjadi lebih krusial. "Jadi kalau ada penegakan hukum bagi protokol kesehatan, berlakukan bagi semua. Jangan setengah-setengah," kata dia.

    Ia pun mengingatkan agar polisi harus lebih serius memperhatikan penegakan hukum yang sesuai prosedur.

    "Ini harus jadi momentum reformasi sektor keamanan. Proses penegakan hukum harus tetap sesuai prosedur hukum. Jangan sampai ada kemudian ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.