Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi X DPR Tinjau Persiapan Belajar Tatap Muka Kota Bogor, Ini Kata Bima Arya

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Petugas menyiapkan sabun di wastafel saat melakukan persiapan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 di SMAN 27, Jakarta, Kamis 26 November 2020. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memutuskan untuk memperbolehkan sekolah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Januari 2021. TEMPO/Subekti.
Petugas menyiapkan sabun di wastafel saat melakukan persiapan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 di SMAN 27, Jakarta, Kamis 26 November 2020. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memutuskan untuk memperbolehkan sekolah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Januari 2021. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Bogor -Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor untuk memantau kondisi lapangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) serta persiapan pelaksanaan belajar tatap muka (PTM) pada Januari 2021.

Rombongan Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian dan diterima oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berserta jajarannya di Taman Ekspresi, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Selasa, 8 Desember 2020.

Pada kesempatan Anggota Komisi X DPR RI menanyakan bagaimana kondisi PJJ di Kota Bogor selama pandemi Covid-19 serta bagaimana persiapan pelaksanaan PTM yang rencanakan dimulai Januari 2021.

Baca juga : Santri Internasional Pesantren Darunnajah Jakarta Belum Bisa Belajar Tatap Muka

Bima Arya yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Fahrudin, dan Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah memberikan dukungan optimal kepada para pelajar dan guru di kota itu pada pelaksanaan PJJ.

Dukungan tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas wifi di setiap RW di seluruh wilayah Kota Bogor, memfasilitasi bantuan paket data internet dari operator, serta memfasilitasi bantuan gadged dari pihak ketiga untuk murid yang tidak mampu.

Sedangkan, persiapan PTM, Dinas Pendidikan Kota Bogor telah melakukan sosialisasi dengan menyebarkan formulir daftar periksa berisi pertanyaan fasilitas protokol kesehatan yang harus dipenuhi di setiap sekolah untuk dapat melaksanakan PTM.

Sekolah yang memenuhi persyaratan fasilitas protokol kesehatan juga harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah serta orang tua murid.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan dukungan yang diberikan Pemerimtah Kota Bogor untuk pelaksanaan PJJ  menggembirakan, misalnya adanya bantuan pulsa, menyediakan fasilitas wifi di setiap RW, mendorong pihak ketiga memberikan bantuan gadget.

Hetifah juga mengapresiasi kesiapsiagaan guru dalam mengakomodasi murid dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa mengikuti PJJ.

Menurut Hetifah, soal pelaksanaan PTM mulai Januari 2021, seperti yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hal itu masih dalam diskusi. "Tidak harus dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah, karena kondisi daerah berbeda-beda," katanya.

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan di Kota Bogor tren penularan Covid-19 masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi setiap hari serta tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien positif Covid-19 di rumah sakit.

Berdasarkan data harian penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Bogor, warga Kota Bogor yang terkonfirmasi positif Covid-19, pada hari ini, ada 59 kasus.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tito Karnavian Sebut Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

24 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui usai acara pemberian penghargaan insentif fiskal kepada pemerintah daerah di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 3 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Tito Karnavian Sebut Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah tak sepakat dengan pasal Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ inisiatif DPR.


Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Anies: Ini Ironis

1 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan) berdialog dengan pedagang cabai di pasar Minggu Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Rabu, 6 Desember 2023. Dalam kunjungan tersebut, warga dan pedagang berharap Anies Baswedan untuk menurunkan harga sembako serta biaya pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih mahal jika terpilih nanti. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi
Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Anies: Ini Ironis

"Demokrasi yang paling tinggi malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya, ini ironis, ini ironis," kata Anies.


Petisi 100 Desak DPR dan MPR Segera Makzulkan Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan mengenai penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, 18 Juni 2020. /Youtube Setpres
Petisi 100 Desak DPR dan MPR Segera Makzulkan Jokowi

Dasar hukum pemakzulan Jokowi, Petisi 100 mengatakan TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945.


Ini Substansi dari Revisi UU ITE yang Disahkan DPR

6 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyerahkan salinan Pandangan Pemerintah terkait RUU untuk perubahan kedua UU ITE di Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2023. ANTARA/Livia Kristianti
Ini Substansi dari Revisi UU ITE yang Disahkan DPR

Setidaknya ada 14 pasal yang direvisi dan 5 pasal yang baru ditambahkan dalam Revisi UU ITE.


Timnas AMIN Sebut RUU DKJ Kental Nuansa Otoritarianisme

6 jam lalu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan kegiatan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara pada Rabu, 29 November 2023. Acara tersebut dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Timnas AMIN Sebut RUU DKJ Kental Nuansa Otoritarianisme

Juru Bicara Timnas Anies-Cak Imin (Amin) Billy David mengatakan bahwa pengusulan RUU DKJ oleh DPR RI kental dengan semangat otoritarianisme


Apa Konsekuensinya jika RUU DKJ Disahkan DPR?

7 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintasi Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Senin, 18 September 2023. Perubahan ini akan ditetapkan setelah ibu kota negara nantinya resmi pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Apa Konsekuensinya jika RUU DKJ Disahkan DPR?

RUU DKJ disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Berikut konsekuensi jika RUU DKJ disahkan.


RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

20 jam lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mengatakan legislator di Kebon Sirih tidak mengetahui draf Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang dibahas di DPR RI. Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Foto: TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

Pimpinan DPRD DKI Rani Mauliani meminta DPR RI mengusut siapa yang mengusulkan gubernur Jakarta diangkat oleh presiden dalam RUU DKJ


RUU DKJ: Jakarta Punya Ibu Kota, Gubernur Ditunjuk Presiden, hingga Pembentukan Dewan Kota

1 hari lalu

Gedung bertingkat di jalan Sudirman, Jakarta, 2 April 2020. Tempo/Tony Hartawan
RUU DKJ: Jakarta Punya Ibu Kota, Gubernur Ditunjuk Presiden, hingga Pembentukan Dewan Kota

Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan RUU DKJ sebagai usul inisiatif DPR. Isi RUU mulai dari batas kota hingga gubernur ditunjuk presiden.


Revisi UU ITE Kedua Disahkan DPR: Jusuf Kalla, Rocky Gerung, Elsam dan KontraS Pernah Kritik RUU ITE

1 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyerahkan salinan Pandangan Pemerintah terkait RUU untuk perubahan kedua UU ITE di Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2023. ANTARA/Livia Kristianti
Revisi UU ITE Kedua Disahkan DPR: Jusuf Kalla, Rocky Gerung, Elsam dan KontraS Pernah Kritik RUU ITE

Revisi UU ITE disahkan DPR. Beberapa tokoh pernah kritik dan menolak UU ITE dari Jusuf Kalla, Rocky Gerung, KontraS hingga Elsam memuat pasal karet.


Politikus PDIP Kritik RUU DKJ Soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Ini Isinya

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintasi Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Senin, 18 September 2023. Perubahan ini akan ditetapkan setelah ibu kota negara nantinya resmi pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Politikus PDIP Kritik RUU DKJ Soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Ini Isinya

Anggota DPR dari Fraksi PDIP mengkritik isi RUU DKJ tentang gubernur dan wakil gubernur ditunjuk presiden setelah Ibu Kota pindah. Apa isi RUU DKJ?