Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UU Omnibus Law dan Konflik Masyarakat di 2021

image-gnews
Iklan

Fokus pemerintah membangun proyek-proyek strategis nasional dikhawatirkan akan memicu timbulnya beberapa persoalan di masa datang. Puluhan proyek PLTU, belasan proyek smelter dan proyek-proyek pengolahan sampah menjadi energi terbarukan akan menyebabkan eksploitasi masif dan pencemaran lingkungan.

“Sebelum adanya proyek strategis nasional, beberapa hal ini sudah menjadi keluhan banyak masyarakat di berbagai tempat. Banyak juga masyarakat yang dikriminalisasi, termasuk petani, masyarakat adat dan buruh,” kata Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,  Asfinawati.

Dia berbicara dalam diskusi online Indonesia Outlook 2021 Ngobrol @tempo dengan tema  “Proyeksi Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan Nasional  dan Kerjasama Luar Negeri” 2021, Senin, 7 Desember 2020.

Asfinawati menyoroti UU Omnibus Law yang memang disiapkan untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional. “Pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa, untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional, lahan budi daya pertanian dapat dialihfungsikan.  Ini akan menyebabkan banyak sekali konflik dengan masyarakat. Hak milik bisa diambil dengan mudah,” katanya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang menjadi pembicara kedua mengkhawatirkan  kecenderungan menguatnya peranan aktor-aktor keamanan, baik itu kepolisian, militer dan Badan Intelijen Negara.

“Kepemimpinan Pak Joko Widodo memberikan ruang yang cukup besar untuk aktor-aktor keamanan ini. Kepolisian (misalnya) terlihat sangat mendukung Presiden Joko Widodo, yang pada tingkat tertentu, membuat beberapa pengamat mulai khawatir kepolisian tidak lagi netral,” kata Usman dalam diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Dhyatmika ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi hal itu, Mabes Polri menegaskan, akan bersikap netral dalam bekerja serta mendukung rencana kerja dan prioritas pemerintah, termasuk pemulihan ekonomi dan penanganan pademi Covid-19 di tahun depan.

“Tentu saja dalam hal ini Polri tetap saja menjaga keseimbangan. Disamping mengamankan kebijakan pemerintah, tentu saja juga mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat, apa pun bentuknya, asalkan tidak melanggar hukum dan merugikan kepentingan orang banyak serta tidak mengganggu kamtibmas,” kata Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Muharrom Riyadi.

Mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu, Kementerian Hukum dan HAM telah menggunakan pendekatan non yudisial seperti pemberian berbagai bantuan pada kasus Talangsari, Lampung pada 2018. 

“Kami melakukan pendekatan ke masyarakat yang menjadi korban, mendata korban dan menginventarisir kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan kita cocokan dengan program-program Pemerintah,” kata Kasubdit Yankomas Wilayah I Kementerian Hukum dan HAM Edwin Aldrin Purba. Menurutnya, keberhasilan penyelesaikan konflik di Talangsari juga akan diterapkan di Aceh Selatan. “Kebijakan ini juga akan diimplementasikan di Papua tahun depan,” katanya.

Dalam pandangan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pembahasan UU Cipta Kerja antara pemerintah dan DPR telah mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku. “Mari kita bersabar menunggu bagaimana nanti implementasi Peraturan Pemerintah tersebut. Kalau kita baca UU-nya, yang paling utama di sana adanya norma, standar dan prosedur, yang menjadi ukurannya,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Legislasi BPHN, Tongam R Silaban. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

13 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

30 hari lalu

Akademisi Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam rapat Pansus BLBI DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 September 2023. Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (Pansus BLBI DPD) Jilid 2 tersebut untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus sebelumnya serta menargetkan dapat membawa obligor BLBI sampai ke ranah pidana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.


Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

45 hari lalu

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

Sebelum Aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024 telah berjilid-jilid aksi mahasiswa, pelajar, dan jurnalis


Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

25 Januari 2024

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan saat memberikan pidato politik pada kampanye terbuka di Lapangan Mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024. Diharapkan target 80 persen suara di Jawa Barat dapat tercapai. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

Tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres bicara tentang perlindungan lingkungan hidup. Timnas Anies Baswedan menilai UU Cipta Kerja harus direvisi.


PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

24 Januari 2024

Ilustrasi PHK. Shutterstock
PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan PHK sebagai kedok.


Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

11 Januari 2024

Calon wakil presiden Indonesia nomor urut 1, Muhaimin Iskandar saat memberikan pidato politik dalam acara Silaturahmi Majelis Taklim dan Guru Ngaji se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 18 Desember 2023. Dalam pidatonya, Cak Imin menjanjikan kesejahteraan guru ngaji majelis taklim di seluruh Indonesia dan berjanji membebaskan Pajak PBB untuk pesantren dan Majelis Taklim jika terpilih dan menang dalam pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji akan merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk kepentingan bersama.


Anies Kritik Omnibus Law Cuma Buat Pengusaha Besar: Nelayan Masih Susah Urus Perizinan

30 Desember 2023

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa para relawan dan pedagang Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimatan Barat, Selasa, 26 Desember 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Anies Kritik Omnibus Law Cuma Buat Pengusaha Besar: Nelayan Masih Susah Urus Perizinan

Anies Baswedan mengkritik omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha-pengusaha besar.


Deretan Kritik Faisal Basri soal Peran Omnibus Law di Industri Kelapa Sawit, Apa Saja?

7 Desember 2023

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri saat hadir dalam diskusi publik bertajuk 'Beban Utang Kereta Cepat di APBN' di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Deretan Kritik Faisal Basri soal Peran Omnibus Law di Industri Kelapa Sawit, Apa Saja?

Faisal Basri mempersoalkan kebijakan larangan ekspor CPO yang seakan-akan dilakukan tanpa pertimbangan matang.


Seluk-beluk Aturan Hukum PHK menurut UU Cipta Kerja

20 November 2023

Ilustrasi PHK. Shutterstock
Seluk-beluk Aturan Hukum PHK menurut UU Cipta Kerja

Ramai beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, bagaimana aturan hukum PHK menurut UU Cipta Kerja.


Greenpeace Soroti Kepentingan Oligarki di Balik Capres Pemilu 2024

6 Oktober 2023

Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia membawa boneka gurita raksasa saat menggelar aksi kampanye tanpa oligarki di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat 6 Oktober 2023. Dalam aksinya mereka mendesak para capres-cawapres memiliki komitmen yang serius dan konkret untuk berpihak kepada rakyat dan melepaskan diri dari agenda-agenda oligarki. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Greenpeace Soroti Kepentingan Oligarki di Balik Capres Pemilu 2024

Greenpeace Indonesia menduga ada kepentingan oligarki di balik peserta Pemilu 2024.