TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Sumatera Barat atau Cagub Sumbar Mulyadi, absen dari agenda pemeriksaan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri pada hari ini, 7 Desember 2020. Ia sedianya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan umum.
"Cagub Mulyadi tak penuhi panggilan polisi terkait dugaan pelanggaran Pilkada 2020," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di kantornya, Jakarta Selatan, pada Senin, 7 Desember 2020.
Meski begitu, kepolisian, kata Awi, akan terus melakukan pemberkasan terhadap perkara tersebut. Adapun untuk alasan ketidakhadiran Mulyadi, tak diketahui hingga sore ini.
"Pun yang bersangkutan tidak datang, penyidik Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) akan terus melakukan pemberkasan," ucap Awi.
Mulyadi bersama wakilnya, Ali Mukhni, dilaporkan oleh Yogi Ramon Setiawan. Awalnya, dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan nomor laporan: 14/LP/ PG/RI/00.00/XI/2020.
Namun lantaran ditemukan ada unsur pidana, ia dan kliennya diarahkan oleh Bawaslu untuk ke Bareskrim Polri.
"Agar perkara dugaan tindak pidana pemilu tersebut ditindaklanjuti oleh tim penyidik Gakkumdu dari unsur Polri," ujar Maulana, pengacara pelapor, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Senin, 23 November 2020
Mulyadi - Ali Muchsin diduga melakukan kampanye Pilkada 2020 melalui media televisi lebih awal. Padahal, berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kampanye baru diperbolehkan mulai pada 22 November-2 Desember 2020.
"Jadi ada dugaan pelanggaran yaitu melakukan kampanye di luar jadwal melalui media televisi. Pertama itu ada tampilan slogan yang digunakan mereka dan kedua di dalam materi itu juga ada penyampaian program visi dan misi mereka," kata Maulana.
ANDITA RAHMA
