KPK Pernah Beri Mensos Rambu-rambu Cegah Korupsi Bansos Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Juliari P Batubara (tengah) berfoto dengan warga penerima saat penyaluran Bansos Tunai (BST) di Balai Pertemuan Kelurahan Perdagangan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis 12 November 2020. Kunjungan kerja Mensos ke Sumatera itu guna memastikan masyarakat terdampak COVID-19 menerima bantuan sosial, dimana untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, Kemensos mengalokasikan Bansos Tunai sebesar Rp2,24 triliun. ANTARA FOTO/Humas Kemensos-Rachmad Aditya

    Menteri Sosial Juliari P Batubara (tengah) berfoto dengan warga penerima saat penyaluran Bansos Tunai (BST) di Balai Pertemuan Kelurahan Perdagangan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis 12 November 2020. Kunjungan kerja Mensos ke Sumatera itu guna memastikan masyarakat terdampak COVID-19 menerima bantuan sosial, dimana untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, Kemensos mengalokasikan Bansos Tunai sebesar Rp2,24 triliun. ANTARA FOTO/Humas Kemensos-Rachmad Aditya

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pernah memberikan rambu-rambu kepada Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara untuk mencegah korupsi bansos Covid-19.

    "KPK sejak awal terjadinya pandemi telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi dan upaya pencegahan," kata Firli dalam konferensi pers yang disiarkan virtual, Ahad dinihari, 6 Desember 2020.

    Surat pertama mengingatkan soal penggunaan anggaran pengadaan barang atau jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan 2 April 2020.

    Sementara surat kedua tertanggal 21 April 2020 ihwal penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bansos ke masyarakat.

    Tak hanya itu, KPK juga membuat aplikasi JAGA Bansos, sehingga masyarakat dapat mengikuti tata kelola penyaluran bantuan. Bahkan, kata Firli, Deputi Bidang Pencegahan KPK memberikan pendampingan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah demi mencegah korupsi.

    "Hal ini dimaksudkan supaya tata kelola keuangan dan angaran dilaksanakan transparan dan akuntabel," ucap dia.

    Upaya pencegahan berikutnya adalah KPK memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan sejumlah program dan kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

    Perbaikan itu meliputi aspek kelembagaan, regulasi, dan tata laksana. "KPK tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sampai hari ini dan akan datang tidak pernah bergeser," ujarnya.

    KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan korupsi bansos Covid-19. Ia diduga menerima Rp 17 miliar dalam dua termin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.