Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, KPK Sita Rp 14,5 Miliar dalam 3 Mata Uang

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri depan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri (kanan depan) memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Walikota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Sabtu, 28 November 2020. Dalam kasus ini Ajay diduga telah menerima suap dari Hutama senilai Rp 1,6 miliar dari kesepakatan berjumlah Rp 3,2 miliar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri depan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri (kanan depan) memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Walikota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Sabtu, 28 November 2020. Dalam kasus ini Ajay diduga telah menerima suap dari Hutama senilai Rp 1,6 miliar dari kesepakatan berjumlah Rp 3,2 miliar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa Rp 14,5 miliar sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bantuan sosial Covid-19 di Jabodetabek 2020.

    Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan barang bukti uang itu terbagi dalam tiga pecahan mata uang, yaitu rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura.

    "Masing-masing sejumlah sekitar Rp 11,9 miliar; sekitar USD 171 ribu atau setara Rp 2,4 miliar; dan sekitar SGD 23 ribu atau setara Rp 243 juta," kata dia dalam konferensi pers yang disiarkan virtual, Minggu dini hari, 6 Desember 2020.

    Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB. Penyidik menangkap enam orang dan mengamankan barang bukti uang Rp 14,5 miliar ini. Enam orang itu adalah MJS, WG, AIM, HS, SN, dan SJY.

    Firli mengutarakan, pihaknya menerima informasi dari masyarakat soal dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara pada 4 Desember. Uang diberikan AIM dan HS selaku pihak swasta kepada Juliari, MJS, dan AW.

    "Sedangkan khusus untuk JPB (Juliari) pemberian uangnya melalui MJS dan SN selaku orang kepercayaan JPB," jelas dia.

    Uang tersebut, lanjut dia, akan diserahkan pada 5 Desember di salah satu tempat di Jakarta. Sebelum itu, AIM dan HS telah menyiapkan uang di salah satu apartemen Jakarta dan Bandung.

    Uang itu disimpan di dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil dengan total Rp 14,5 miliar. Setelah mengetahui informasi tersebut, Firli memaparkan, tim KPK langsung mengamankan MJS, SN, dan pihak-pihak lain di sejumlah lokasi Ibu Kota.

    "Selanjutnya pihak-pihak yang diamankan beserta uang dengan jumlah sekitar Rp 14,5 miliar dibawa ke KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar dia.

    KPK lantas menetapkan lima tersangka. Tiga tersangka diduga sebagai penerima suap adalah JPB atau Juliari, MJS atau Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, dan AW. Sementara dua orang yang diduga memberikan hadiah adalah AIM atau Ardian dan HS atau Harry Sidabuke. Keduanya adalah pihak swasta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Satu Tahun Bersama Covid-19, Wabah yang Bermula dari Lantai Dansa

    Genap satu tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Kasus pertama akibat virus corona, pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.