Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Diminta Tak Paksakan Pilkada 9 Desember Jika APD Tak Terpenuhi

image-gnews
Sejumlah mahasiswa menyortir dan melipat surat suara untuk Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Palu di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 24 November 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu melibatkan sedikitnya 100 mahasiswa untuk membantu menyortir dan melipat 259.234 eksemplar surat suara yang akan digunakan pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Sejumlah mahasiswa menyortir dan melipat surat suara untuk Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Palu di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 24 November 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu melibatkan sedikitnya 100 mahasiswa untuk membantu menyortir dan melipat 259.234 eksemplar surat suara yang akan digunakan pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok masyarakat sipil mendesak Komisi Pemilihan Umum tak memaksakan pemungutan suara pada 9 Desember nanti jika alat pelindung diri (APD) pencegahan penyebaran Covid-19 tak terpenuhi. Dewan Penasihat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meminta KPU tak mengambil risiko yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan warga.

"Semestinya KPU tidak mengambil risiko melanjutkan pemungutan suara apabila ada perangkat APD yang tidak lengkap," kata Titi kepada Tempo, Sabtu, 5 Desember 2020.

Titi mengatakan kelengkapan APD menjadi prasyarat penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Ia berujar hal ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020.

Maka, kata Titi, KPU harus memastikan keterpenuhan APD di TPS ini secara lengkap. Menurut dia, hal ini tak bisa ditoleransi sebab berkaitan dengan rasa aman dan kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Begitu juga menyangkut rasa kepercayaan publik terhadap proses pilkada yang berlangsung.

"Kalau masyarakat melihat ketidaksungguhan penyelenggara dalam menjamin keamanan dan kesehatan pilkada, maka bisa berdampak pada apatisme masyarakat pada penyelenggaraan pilkada kali ini," ujar Titi.

Ia pun mendesak KPU sebagai penyelenggara tak bersikap permisif terhadap persoalan ini. "Kalau sampai ada sikap permisif maka makin menunjukkan ketidaksiapan dan ketidaksanggupan kita menyelenggarakan pilkada sehat di masa pandemi."

Peneliti lembaga riset independen Kode Inisiatif Ihsan Maulana menyampaikan hal senada. Menurut Ihsan, ada opsi untuk tak memaksakan pemilihan kepada pemilih yang positif Covid-19 jika APD tak terpenuhi. Ihsan mengingatkan memaksakan pemilihan bagi mereka yang positif Covid-19 tanpa kesediaan APD lengkap bisa mengancam keselamatan banyak orang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tetapi KPU belum ada mitigasi terkait hal ini," ujar Ihsan kepada Tempo.

Ihsan mengatakan ada banyak instrumen APD yang harus dipenuhi KPU. Ia mengatakan beberapa alat pelindung, masker misalnya, tetap harus disediakan oleh KPU dan tak boleh dibebankan kepada pemilih.

Ihsan juga menyoroti kesehatan para petugas penyelenggara pilkada di lapangan. Menurut Ihsan, ada daerah yang lebih dari 50 persen KPPS-nya positif Covid-19. KPU, kata dia, harus segera melakukan pergantian KPPS yang sudah diketahui positif Covid-19.

Namun ada pula kendala jika petugas baru diketahui positif Covid-19 pada hari H dan ternyata jumlahnya lebih dari 50 persen. "KPU harus sudah mempersiapkan petugas cadangan atau jika tidak ada mau tidak mau harus dihentikan proses pungut hitungnya," kata dia.

Penyaluran APD masih terjadi di sejumlah daerah. Ombudsman RI menemukan 22 dari 31 KPU di tingkat kabupaten/kota belum melaksanakan penyaluran APD. Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan temuan ini bisa menjadi alarm agar KPU segera mempercepat penyaluran kinerja.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sorotan terhadap PSI, Ulang Tahun KPU hingga Komentar Soal Pin Emas

59 menit lalu

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (ketiga kanan) menyampaikan orasi politik pada puncak perayaan HUT ke-9 PSI di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 9 Desember 2023. Kegiatan yang diikuti ribuan simpatisan PSI se-Jawa Tengah tersebut mengusung tema Dendang Sayang PSI Menang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Sorotan terhadap PSI, Ulang Tahun KPU hingga Komentar Soal Pin Emas

PSI merayakan ulang tahun ketua KPU Hasyim Asyari saat rekapitulasi suara


KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

1 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

Dalam sebulan terakhir sejak Pemilu 2024, sejumlah pihak melakukan demonstrasi di depan Gedung KPU. Siapa saja mereka, dan apa tuntutannya?


Hasil Rekapitulasi Suara KPU: Prabowo-Gibran Unggul di Jawa Barat, Raih 16 Juta Suara

1 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti.
Hasil Rekapitulasi Suara KPU: Prabowo-Gibran Unggul di Jawa Barat, Raih 16 Juta Suara

Prabowo-Gibran unggul di Jawa Barat menurut hasil rekapitulasi suara nasional KPU.


KPU Jawa Barat Ungkap Penyebab Rekapitulasi Suara Molor: Geografis dan Naiknya Jumlah Pemilih

1 jam lalu

KPU Provinsi Jawa Barat menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti.
KPU Jawa Barat Ungkap Penyebab Rekapitulasi Suara Molor: Geografis dan Naiknya Jumlah Pemilih

KPU mengungkap rekapitulasi suara Jawa Barat baru tuntas dini hari tadi.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

1 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

Eks Danjen Kopassus Soenarko mendapat sorotan hari-hari ini, setelah menjadi salah satu motor unjuk rasa protes indikasi kecurangan Pemilu 2024.


KPU Sahkan Rekapitulasi Suara Provinsi Jawa Barat dan Maluku, Segini Perolehan Ketiga Paslon

1 jam lalu

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti
KPU Sahkan Rekapitulasi Suara Provinsi Jawa Barat dan Maluku, Segini Perolehan Ketiga Paslon

KPU RI mengesahkan rekapitulasi suara pasangan capres-cawapres untuk Provinsi Jawa Barat dan Maluku. Siapa pemenangnya?


Keberatan Saksi Sebab Rekapitulasi Suara KPU Tersendat

2 jam lalu

Sejumlah masalah disebut menjadi sebab tersendatnya rekapitulasi penghitungan suara KPU.
Keberatan Saksi Sebab Rekapitulasi Suara KPU Tersendat

Keberatan saksi menjadi sebab tersendatnya rekapitulasi suara KPU.


KPU Tidak Berniat Mundurkan Penetapan Hasil Pemilu 2024

2 jam lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
KPU Tidak Berniat Mundurkan Penetapan Hasil Pemilu 2024

Hingga 19 Maret pukul 01.00 WIB, KPU telah mengesahkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 34 provinsi di tingkat nasional.


Rekapitulasi Suara Belum Rampung, Begini Penjelasan KPU soal Penetapan Hasil Pemilu 2024

3 jam lalu

Layar menampilkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rekapitulasi Suara Belum Rampung, Begini Penjelasan KPU soal Penetapan Hasil Pemilu 2024

Penetapan hasil Pemilu 2024 sangat bergantung pada proses rekapitulasi suara.


H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

4 jam lalu

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kanan) menyapa anggota Bawaslu saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 11 Maret 2024. KPU memulai rapat rekapitulasi nasional untuk 38 provinsi. TEMPO/Subekti.
H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

KPU Papua dan Papua Pegunungan belum tiba di Jakarta menjelang penetapan hasil pemilu, besok.