OTT Bupati Banggai Laut, KPK Sita Duit Rp 2 Miliar di Dalam Kardus

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, saat memantau hasil penyemprotan disinfektan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020. Dalam rangka mitigasi dan antisipasi penyebaran wabah virus Corona (Covid-19), KPK melaksanakan ke seluruh area gedung KPK meliputi ruang kerja, Rumah Tahanan Cabang KPK dan Rumah Tahanan Pomdan Jaya Guntur. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, saat memantau hasil penyemprotan disinfektan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020. Dalam rangka mitigasi dan antisipasi penyebaran wabah virus Corona (Covid-19), KPK melaksanakan ke seluruh area gedung KPK meliputi ruang kerja, Rumah Tahanan Cabang KPK dan Rumah Tahanan Pomdan Jaya Guntur. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita duit sebanyak Rp 2 miliar yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo. Duit miliaran rupiah itu ditemukan dikemas di dalam kardus.

    "Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan sejumlah uang dengan jumlah total sekitar Rp2 miliar yang dikemas dalam kardus. Di samping itu, ditemukan pula buku tabungan, bonggol cek, dan beberapa dokumen proyek," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Desember 2020.

    KPK menangkap tangan Wenny pada Kamis, 3 Desember 2020. Lembaga antirasuah menduga Wenny menerima suap untuk kepentingan kampanye pemenangan Pilkada 2020

    KPK mengamankan 16 orang dari tiga lokasi dalam kasus ini.  Wenny Bukamo bersama lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

    Mereka yang diduga sebagai penerima; Wenny Bukamo selaku Bupati Banggai Laut; Recky Suhartono Godiman selaku Komisaris Utama PT ABG (Alfa Berdikari Group); dan Hengky Thiono selaku Direktur PT RMI (Raja Muda Indonesia).

    Diduga sebagai pemberi; Hedy Thiono selaku Komisaris PT BBP (Bangun Bangkep Persada); Djufri Katili selaku Direktur PT AKM (Antarnusa Karyatama Mandiri); dan Andreas Hongkiriwang selaku Direktur PT APD (Andronika Putra Delta)

    Dalam kasus ini, diduga Wenny mengatur mengkondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut untuk memenangkan rekanan tertentu dan agar kembali mendapatkan proyek pada dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut TA 2020. Rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk commitment fee kepada Wenny melalui Recky dan Hengky.

    Wenny dkk yang diduga sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

    KPK akan menjerat Hedy dkk yang diduga sebagai pemberi suap dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

    "Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020," ujar Nawawi.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.